Breaking News:

Budaya Hukum Di Awal Kemerdekaan 

Membangun hukum nasional bermula dari titik nol, apalagi bertolak dari suatu konfigurasi baru yang masih harus ditemukan terlebih dahulu, tak mungkin

ist
ALBAR Sentosa Subari 

SRIPOKU-COM, PALEMBANG - Dengan semangat proklamasi pemuka pemuka --- mencoba membangun hukum Indonesia dengan sedikit mungkin melepaskan diri dari ide hukum kolonial, yang ternyata tidak mudah.

Ini masa awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat (hukum adat) yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional.

Namun yang terjadi di dalam kenyataan ialah bahwa segala upaya itu terakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesederhana model-model strategiknya dalam doktrin.

Kesulitan itu timbul bukan hanya karena keragaman hukum adat yang umum nya secara eksplisit itu saja, akan tetapi juga karena sistem pengelolaan hukum yang modern -- meliputi tata organisasi, prosedur prosedur dan asas asas doktrinal pengadaan dan penegakan nya -- telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tak akan mudah dirombak atau diganti begitu saja dalam waktu singkat.

Membangun hukum nasional dengan bermula dari titik nol, apalagi bertolak dari suatu konfigurasi baru yang masih harus ditemukan terlebih dahulu, jelas tidak mungkin.

Bagaimana pun juga, seluruh alur perkembangan sistem hukum di Indonesia telah banyak terbangun dan terstrukrur secara pasti berdasar konfigurasi asas-asas yang telah digariskan sejak lama sebelum kekuasaan kolonia tumbang.

Dasar- dasar konstitusionalnya dapatlah ditemukan kembali dalam Regerings-Reglement 1854,dan terus bertahan sampai masa-masa akhir kekuasaan kolonial, dan yang ternyata dinyatakan terus-secara eksplisit - dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia dari tahun 1945.

Asas asas itu ialah asas supremasi hukum  (yang terkandung dalam doktrine Rechtsstaat))  yang selayaknya dan sedapat mungkin diunivikasikan (menurut apa yang di zaman kolonial disebut eenheidsbeginsel), dengan penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas ketidakpastian (karena negara tidak berdasarkan kekuasaan, bukan suatu machtenstaat), yang karena itu harus mengenal pembagian kekuasaan atau machtenschhelding), dan selayaknya diupayakan secara proporsional oleh suatu korp kehakiman yang terpisah dan terbebaskan dari kekuasaan eksekutif. 

Sementara itu budaya hukum para yuris yang mendukung beban kewajiban membangun hukum nasional amat sulit untuk menemukan pemikiran-pemikiran yang lateral dan menerobos. 

Mengenai persoalan ini, Lev pun mengatakan bahwa perhatian para pemimpin  Republik pada waktu itu banyak tersita untuk upaya upaya merealisasikan kesatuan dan persatuan nasional saja dan sedikit banyak mengabaikan inovasi-inovasi pranata dan kelembagaan masyarakat dan negara. ( Daniel S. Lev dalam Soetandjo, 1994).

Halaman
12
Editor: aminuddin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved