BOPI dan 2 Lembaga Kominfo Dibubarkan Jokowi, Begini Tanggapan Menkominfo dan Daftar 7 Lainnya

Pembubaran 10 Badan dan Lembaga Negara ini, merupakan keptusan dari Presiden Jokowi untuk melakukan efsiensi kinerja pemerintahan.

Editor: Hendra Kusuma
Kompas.com
Presiden Jokowi ( BOPI dan 2 Lembaga Kominfo Dibubarkan Jokowi, Begini Tanggapan Menkominfo dan Daftar 7 Lainnya ) 

SRIPOKU.COM, JAKARTA-Badan Olahraga Profesional Indonesia ( BOPI ) dan 2 Lembaga Kominfo termasuk 10 lembaga yang Dibubarkan Jokowi.

Pembubaran 10 Badan dan Lembaga Negara ini, merupakan keptusan dari Presiden Jokowi untuk melakukan efsiensi kinerja pemerintahan.

Tak sedikit yang mempertanyakan mengapa 10 badan dan lembaga itu dibubarkan Presiden Jokowi.

Termasuk BOPI yang selama getol mengurus dan membantu para olahragawan profesional.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, mengatakan bahwa peran, tugas, dan fungsi kerja kedua lembaga tersebut nantinya akan dikembalikan kepada kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Kominfo.

Namun, Johnny belum dapat memastikan secara rinci direktorat atau divisi mana yang akan mengambil alih peran BRTI dan BPT ini.

Menurut Johnny, hal tersebut akan diatur dalam regulasi peralihan.

"Itu nanti di aturan peralihan, nanti disesuaikan. Ada masa peralihan satu tahun, kita susun dulu," kata Johnny kepada KompasTekno, Minggu (29/11/2020).

Sebagai informasi, BRTI menjalankan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

BRTI dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

BRTI juga melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha penyelenggara jaringan, serta penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.

Sementara BPT bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dalam perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang sifatnya strategis di bidang telekomunikasi.

Johnny juga mengatakan, pembubaran ini dilakukan agar proses tata kelola negara menjadi lebih sederhana karena lembaga negara menjadi lebih kecil.

"Ini sebetulnya yang diinginkan Presiden, yaitu menjadi rampingnya birokrasi. Kemudian direlevankan atau disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia terkini," kata Johnny.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved