Breaking News:

Yusril Semprot Tito Karnavian

Yusril Semprot Tito Karnavian, “Instruksi Mendagri Bukan Peraturan Perundang-undangan”

Kasus Protokol kesehatan yang belakangan semakin ketat karena makin meningginya pasien terpapar, tidak hanya terkait masalah kesehatan.

Sriwijaya Post
Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra ingatkan Mendagri Tito Karnavian tidak bisa memecat Gubernur Anies Baswedan hanya berlandaskan sebuah instruksi. 

SRIPOKU.COM—Kasus Protokol kesehatan yang belakangan  semakin ketat karena makin meningginya pasien terpapar, tidak hanya   terkait masalah kesehatan.

Masalah lain  yang muncul adanya instruksi Mendagri pada kepala daerah  yang tidak serius dalam penangan Covid-19.

Bahkan intruksi itu juga diikuti dengan pencopotan kepala daerah yang dinilai bermasalah.

Bahkan Instruksi Mendakgri yang diwartakan WARTAKOTALIVE.COM menyebutkan bahwa pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar berhati-hati dalam membuat pernyataan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Presiden Joko Widodo saja tidak bisa memecat kepala daerah, apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kepala daerah adalah hasil pemilihan umum yang langsung dipilih oleh rakyat bukanlah pejabat yang diangkat oleh atasan, sehingga tidak bisa dengan mudah dicopot.

Meskipun UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme pemberhentian kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota), bukan berarti Mendagri atau Presiden bisa melakukan dengan mudah. 

"Presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan Bupati dan Walikota beserta wakilnya," ujar Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah jawaban yang dikirimkan ke redaksi Kompas.com.

Jawaban Yusril itu kemudian diunggah di abadikini.com dan kemudian dibagikan di akun twitter Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra juga mengingatkan Mendagri Tito Karnavian bahwa saat ini instruksi menteri dalam negeri (Inmendagri)  --termasuk instruksi Mendagri No 6 tahun 2020-- tidak bisa dijadikan landasan hukum mencopot kepala daerah.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved