Breaking News:

Sekolah Kembali Normal

Sekolah Normal Tatap Muka Dibuka Kembali, Ini Syaratnya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segara mengizinkan sekolah untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka dalam aturan new-normal.

tribunnews.com
Mendikbud Nadiem Makarim 

SRIPOKU.COM --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mengizinkan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Sampai masa ancaman penularan virus corona atau Covid-19 benar-benar dinyatakan aman. 

Sejak bulan Maret 2020, pembelajaan di sekolah dilakukan secara daring (online) akibat wabah pandemi Covid-19. Kebijakan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka akan mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta sekolah-sekolah segera mempersiapkan diri dari sekarang jika hendak melakukan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

"Ini bukan hanya untuk sekolah dasar dan tingkat menengah, tetapi juga buat perguruan tinggi," kata Nadiem dalam konferensi pers virtual, Jumat lalu.

Baca juga: Nadiem Makarim Kaji Kemungkinan Sekolah Tatap Muka, Meski Pandemi Covid-19 Masih Berlangsung

Baca juga: Ibu di Palembang Ini Sebut belum Saatnya Sekolah Tatap Muka, Kalau Anak SD Jangan Dululah

Nadiem memastikan, teknis mengenai perkuliahan, serta aturan protokol kesehatan, dan daftar periksa akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

"Protokol kesehatan, daftar periksanya, dan lain-lainnya itu akan ditetapkan selanjutnya dalam waktu yang dekat oleh Ditjen Dikti," kata Nadiem.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dengan sistem tatap muka. Untuk pelaksanaan kebijakan ini, Kemendagri memastikan akan mengeluarkan surat edaran terkait sosialisasi dalam proteksi terhadap Covid-19.

Surat tersebut akan disebarkan kepada pemerintah daerah yang dapat membawahi dinas terkait.Seperti Diskominfo, Dishub, Dinkes, Dinas Pendidikan dan Satgas Covid-19 di tiap-tiap daerah.

"Nanti dalam SE ini kami akan meyakinkan yang dilakukan oleh berbagai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan juga dokumen penganggarannya dalam dokumen APBD. Semua mekanisme untuk proteksi tatap muka tidak menjadi klaster baru," katanya.

"Agar tatap muka tidak menjadi klaster baru (penyebaran Covid-19) di lingkungan pendidikan, termasuk juga lingkungan pendidikan keagamaan. Pada prinsipnya Kemendagri mendukung langkah-langkah ini, karena kita melihat ada beberapa dampak negatif yang disampaikan oleh Mendikbud," ujar Tito Karnavian.

Halaman
1234
Editor: Sutrisman Dinah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved