Kemendagri Sebut SKT FPI Bermasalah, Aziz: Urusanya Dipersulit, Kami Tak Butuh Dana Pemerintah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Pihak Kemendagri mengungkapkan jika Front Pembela Islam aau FPI belum memiliki kelengkapan sebagai ormas.

Terungkap juga, jika FPI tak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) atau ada masalah.

Namun, hal ini dibantah oleh perwakilan FPI bahwa, sebagai ormas selama 20 tahun ini FPI tak pernah memiliki masalah kecuali soal surat keterangan terdaftar (SKT) tersebut yang hingga kini masih diurus.

Seperti diketahui, pihak Kemendagri menegaskan FPI tidak terdafar sebagai ormas, karena tidak memenuhi sarat untuk terbitnya surat keterangan terdaftar (SKT).

Hal ini menjadi sorotan, karena sebagai perkumpulan massa FPI terbilang besar dan seperti ormas.

Berikut ini beberapa fakta soal status SKT FPI seperti dilansir dari kompas.com.

Dikutip dari Kompas.com, Kapuspen Kemendagri Benny Irwan mengatakan, SKT milik FPI telah kedaluwarsa pada Juni 2019 lalu.

FPI sendiri telah mengurus perpanjangan SKT, namun ada satu syarat yang belum bisa dipenuhinya.

"Awalnya ada dua persyaratan. Tapi terakhir tinggal satu persyaratan yaitu AD/ART yang belum disampaikan FPI," ujar Benny, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (21/11/2020).

AD/ART itu diakui oleh FPI belum dimiliki.

Saat itu, kata Benny, FPI mengatakan tidak memperpanjang terlebih dahulu SKT ormas.

"Sementara kami tidak memperpanjang dulu karena tidak mungkin memenuhi itu karena kami belum munas. Kalau kami sudah munas baru lah kita memenuhi itu," papar Benny mengutip alasan FPI saat itu.

Karena tidak memiliki SKT, kata Benny, maka FPI tidak diakui sebagai ormas yang mengikuti aturan.

Dengan demikian, ada konsekuensi bagi ormas yang tidak memiliki SKT, yakni tidak boleh melakukan kegiatan apapun sebagai ormas.

"Idealnya kalau mereka memahami tidak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apa-apa sebagai ormas. Harusnya kan begitu," ungkap Benny.