Tumben Yusril Bersuara Lantang: Presiden tidak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah

SRIPOKU.COM—Gonjang ganjing ada instruksi Mendagri mengancam pencopotan kepala daerah bisa dicopot  mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Ancaman pencopotan itu terkait adanya indikasi pelanggaran protokol kesehatan di daerahnya.

Adalah WARTAKOTALIVE.COM yang mengutip pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang angkat bicara keras terkait dengan diterbitkannya Instruksi Menteri (Inmen) Dalam Negeri (Mendagri) No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Inmen itu dikeluarkan oleh Mendagri Tito Karnavian dengan ancaman pen­copotan kepala daerah jika melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Atas Inmen itu pun akhirnya ramai diperbincangkan.

Pasalnya pencopotan kepala daerah bukan lah kewenangan menteri.

Hal itu dijelaskan oleh Yusril Ihza Mahendra.

"Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi," kata Yusril lewat pesan singkat, Kamis (19/11/2020) dikutip dari Kompas.com.

"Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut dia.

Ia menambahkan, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah diserahkan secara langsung kepada rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU di daerah.

KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang dalam Pilkada.