Breaking News:

Gagal Tegakkan Prokes Kepala Daerah Terancam Dipecat, Pengamat: Peringatan Keras

Masalah pemecatan suatu kepala daerah ini berbeda dengan jabatan yang ada di kepolisian atau tentara yang bersifat struktural bukan politik.

SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Joko Siswanto 

PENGAMAT Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Joko Siswanto menilai, adanya peringatan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada kepala daerah untuk menegakkan protokol kesehatan (Prokes) ditengah Pandemi Covid-19, merupakan warning atau peringatan keras dari pemerintah pusat ke pemerintah di daerah.

Meski dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah bisa dipecat, namun hal itu tidak mudah dan butuh proses panjang yang berkekuatan hukum tetap.

"Itukan sebagai bentuk warning, tidak mudah memecat suatu kepala daerah," kata Joko.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Terancam Dipecat Jika Gagal Tegakkan Protokol Kesehatan

Dijelaskan Joko, masalah pemecatan suatu kepala daerah ini berbeda dengan jabatan yang ada di kepolisian atau tentara yang bersifat struktural bukan politik.

"Seperti kemarin Kapolda Metro Jaya dan Jabar dipecat karena dianggap tidak melakukan tindakan protokol kesehatan, karena itu struktural yang tidak melalui proses pemilu," kata Joko.

Sementara untuk pencopotan jabatan kepala daerah, harus melalui prosedur yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang salah satunya mengatur tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Sehingga ada mekanis untuk pencopotan ada.

Baca juga: Wawancara dengan Ahli Epidemiologi Sumsel, Saya Sebal Masyarakat Mulai Abai Prokes

"Jadi kalau menurut saya, Pak Menteri ini menindaklanjuti instruksi dari Pak Presiden untuk bersikap tegas. Tapi tegas melalui warning dulu, dengan kasih peringatan, teguran dan sebagainya, agar kepala daerah benar-benar memperhatikan apa yang telah dilakukan pemerintah," ujarnya.

Ditambahkan Joko, kepala daerah baik Bupati, Walikota dan Gubernur memang harus bertanggung jawab diwilayahnya masing-masing.

"Peringatan ini, agar kepala daerah tidak main-main lagi, karena masalah Covid-19 ini persoalan dunia, dan buktinya angka penderita melonjak, tidak pernah surut dan naik terus. Jadi saya kira ini bentuk warning pak pemerintah pusat dan wajar saja, karena pak menteri adalah pembantu presiden, diperintahkan dan mengingatkan Kepala daerah, dan peringatan paling keras adalah dengan mengatakan seperti itu. Kalau mecat ada proses dan cek dulu maupun lainnya," tandasnya.

Baca juga: Sumsel Sementara Lepas dari Status Zona Merah Covid-19, Gubernur Herman Deru Minta Jangan Terlena

Joko melanjutkan, kemungkinan pemerintah pusat memberhentikan kepala daerah bisa saja terjadi, tapi dengan catatan melalui proses yang panjang, dan untuk kepentingan masyarakat.

Halaman
12
Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved