Breaking News:

UU Cipta Kerja Diteken Presiden Jokowi, Buruh Bawa ke MK

Pengurus DPD KSPSI Sumsel mengaku buruh melalui serikat pekerja akan tetap berupaya menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Editor: Soegeng Haryadi
DOK. SRIPO
Sriwijaya Post edisi Rabu 4 November 2020; Tempuh Jalur Konstitusional 

PALEMBANG, SRIPO -- Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (2/11) malam. Namun UU tersebut dinilai masyarakat Indonesia bakal membuat posisi para pekerja dan buruh semakin tersudut.

Menyikapi penandatanganan UU Omnibus Law Cipta Kerja, pekerja dan buruh Sumsel yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel dan serikat pekerja lainnya berencana akan kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi demo menolak UU tersebut.

Pengurus DPD KSPSI Sumsel, Sudirman Hamudi mengaku buruh melalui serikat pekerja akan tetap berupaya menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai melemahkan hak-hak pekerja. Para buruh saat ini tengah berkonsolidasi untuk kembali turun ke jalan melakukan aksi demo penolakan.

Baca juga: Video : Presiden Jokowi Teken Omnibus Law UU Cipta Kerja, Sah Berlaku sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020

Menurut Hamudi, UU tersebut sangat merugikan karena adanya ketentuan PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, dan pengurangan nilai pesangon.

"Sebelum disahkan pun kami telah beberapa kali unjuk rasa menolak, tentu kita akan kembali turun ke jalan untuk demo," kata Hamudi, Selasa (3/11).

Selain melakukan aksi turun ke jalan, mereka juga berencana bakal menempuh jalur konstitusional dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak UU Cipta Kerja itu. Dengan menempuh jalur konstitusional, para pekerja dan buruh berharap MK selaku benteng keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat membatalkan UU tersebut.

Baca juga: Daftarkan Gugatan UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

"Kita harus tempuh jalur konstitusional, jika kita tidak tekan lewat MK hasilnya pasti sudah tahu bagaimana. Lewat uji formil MK bisa memutuskan suatu undang-undang dibatalkan," katanya.

Selain itu ia juga berharap pemerintah jangan diam saja dan harus bertindak melakukan penolakan. Apabila UU Omnibus Law Cipta Kerja diundangkan, maka yang dirugikan bukan hanya para buruh saja, tetapi juga seluruh komponen kehidupan akan turut terdampak.

"Bukan hanya rakyat kecil, otonomi daerah juga akan tak efektif lagi. Kami harap pemerintah daerah jangan diam saja," harapnya.

Secara terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan KSPSI AGN telah melakukan pendaftaran gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Demo Omnibus Law Sudah 2 Pekan Berlalu, Satgas di Palembang Sebut Belum Ada Klaster Covid-19 Muncul

Halaman
123
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved