Breaking News:

Berita Palembang

UU Omnibus Law Cipta Kerja Diteken Jokowi, Buruh di Sumsel Berang Bakal Demo dan Gugat ke MK

Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (2/11/2020) malam.

Dok. Humas Pemprov Sumsel
Aksi solidaritas ribuan buruh dan mahasiswa di Sumsel yang kembali menggelar unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Sumsel, Kamis (15/10), menjadi perhatian Gubernur Sumsel H Herman Deru. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Odi Aria

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (2/11/2020) malam.

UU tersebut dinilai masyarakat Indonesia bakal membuat posisi para pekerja dan buruh semakin tersudutkan.

Menyikapi penandatanganan UU Omnibus Law, para pekerja dan buruh Sumsel yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel dan serikat pekerja lainnya berencana akan kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi demo menolak UU tersebut.

Sudirman Hamudi, Pengurus DPD KSPSI Sumsel mengaku para buruh
dan unsur serikat pekerja akan tetap berupaya menolak UU Omnibus law Cipta Kerja yang dinilai melemahkan hak para pekerja.

Para buruh saat ini tengah berkonsolidasi untuk kembali turun ke jalan melakukan aksi demo penolakan.

Menurutnya, undang-undang terkait sangat merugikan para buruh karena adanya ketentuan PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup, outsourcing seumur hidup, dan pengurangan nilai pesangon.

"Sebelum disahkan pun kami telah beberapa kali unjuk rasa menolak, tentu kita akan kembali turun ke jalan untuk demo," kata Hamudi, Selasa (3/11/2020).

Selain melakukan aksi turun ke jalan, mereka juga berencana bakal menempuh jalur konstitusional dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak UU Cipta Kerja itu.

Dengan menempuh jalur konstitusional, para pekerja dan buruh berharap MK selaku benteng keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat membatalkan UU tersebut.

"Kita harus tempuh jalur konstitusional, jika kita tidak tekan lewat MK hasilnya pasti sudah tahu bagaimana.

Lewat uji formil MK bisa memutuskan suatu undang-undang dibatalkan," harap Mahmudi.

Selain itu, Mahmudi juga berharap pemerintah jangan diam saja dan harus bertindak melakukan penolakan.

Apabila UU Omnibus law Cipta Kerja diundangkan, maka yanh dirugikan bukan hanya pars buruh saja, tetapi juga seluruh komponen kehidupan akan turut terdampak.

"Bukan hanya rakyat kecil, otonomi daerah juga akan tak efektif lagi. Kami harap pemerintah daerah jangan diam saja," harapnya. (Oca)

Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved