Menakar Kompetensi Literasi Digital ASN Di Daerah

Oleh : Dr. Ir. H. ABDUL NADJIB,. MM  

Dosen FISIP UNSRI / Pemerhati Kebijakan Publik Daerah.

 “Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus memiliki kompetensi digital bila tidak ingin tersingkir oleh teknologi. Bahkan me­ma­suki era digital terdapat pergeseran kompetensi yang dibutuhkan aparatur negara. Se­be­lumnya dibutuhkan kompetensi digital, bergeser menjadi kompetensi kepemimpinan digital “. De­mikian ditegaskan MenPAN-RB,Tjahjo Kumolo, Minggu (21/6/2020).

Pernyataan tersebut tentu saja bagai ‘menampar’ sebagian besar ASN di daerah.

Karena rata-ra­ta kemampuan literasi digital mereka masih relatif rendah.

Dan kemauan serta kemampuan be­lajar untuk meningkatkan literasi digital juga relatif rendah, terutama bagi ASN berusia di­atas 40 tahun yang masuk dalam generasi Baby Boomers (lahir tahun 1946–1964), dan Ge­ne­ra­si X (lahir tahun 1965–1976), serta awal Generasi Y (lahir tahun 1977–1997).

Kompetensi literasi digital ASN sangat mendukung adopsi teknologi 4.0, juga untuk me­wu­jud­kan praktik Good Governance.

Image di masyarakat bahwa aparatur birokrasi cenderung lamban, ribet, tidak transparan, tidak tanggap, tidak efisien, dan kurang akuntabel dapat di­a­ta­s­i melalui penggunaan teknologi digital yang berkembang pesat.

Implementasi e-go­ver­nance a­kan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pem­ber­da­ya­an ma­­syarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat lokal, nasional mau­pun glo­bal.

Lebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19, kita disarankan untuk stay at home, work from home (WFH), dan study at home sehingga teknologi digital sangat dibutuhkan un­tuk men­dukung kelancaran aktivitas dimaksud demi memutus rantai penularan virus Covid–19.

Kompetensi Literasi Digital

Berdasarkan Peraturan MenPAN-RB Nomor 38 tahun 2017, kompetensi jabatan ASN terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

Peraturan Menteri ini masih bersifat um­um dan tidak mendeskripsikan kemampuan digital atau teknologi berkaitan dengan re­vo­lusi industry 4.0.

Definisi kompetensi teknis dalam peraturan ini hanya menyebutkan ke­te­rampilan teknis yang spesifik terkait dengan jabatan yang diampu.