Proyek Kantor Terpadu di Musi II Pacu Ekonomi Masyarakat Berkembang

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - WARGA sekitar menyambut baik proyek perkantoran terpadu ini. Dengan adanya pembangunan areal perkantoran pemerintahan tersebut wilayah mereka jadi lebih hidup dan membuat roda perekonomian di sana menjadi lebih baik. 

Romli, seorang warga Keramasan mengatakan selama ini kawasan tersebut hanya menjadi perlintasan kendaraan dengan tonase besar.

Dengan adanya pembangunan kantor terpadu Pemprov Sumsel diharapkan dapat membawa dampak besar bagi daerah mereka. 

"Selama ini kan tahu sendiri wilayah kami hanya perlintasan kendaraan saja. Nah, mungkin saja dengan adanya kantor Pemprov Sumsel dapat membuat roda perekonomian lebih baik lagi," katanya. 

Dwi, warga sekitar lainnya mengaku mendukung dibangunnya kantor pemerintahan di Keramasan. Dengan pembangunan tersebut dapat membuat pembangunan di Palembang menjadi lebih merata. Sebab, selama ini pembangunan areal perkantoran, pusat keramaian lainnya hanya berada di pusat kota saja. 

"Pembangunan di Palembang biasanya kan selalu di pusat kota saja. Kalau merata seperti ini pasti akan berimbas tingginya NJOP dan perekonomian jadi lebih baik," ungkap Dwi. 

Baca juga: Proyek Perkantoran Terpadu Musi II Jadikan Kawasan Keramasan Prime Mover Baru Kota Palembang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Sumsel Basyaruddin menjelaskan selama ini lahan kantor Pemprov tersebut  dijadikan warga setempat untuk menumpang bersawah.

Ia mengungkapkan, jika sudah rampung dan dapat difungsikan, aktivitas pegawai di kantor gubernur akan dipindahkan ke tempat baru. Sementara kantor gubernur lama rencananya dijadikan kawasan perekonomian baru.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) saat ini tengah membangun kawasan kantor pemerintahan terpadu baru seluas 40 hektare di Musi II, kawasan Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Khusus hantor Gubernur Sumsel ditargetkan selesai tahun depan

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan, kantor gubernur Sumsel yang berlokasi di Jl. Kapten A Rivai merupakan kantor urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, namun pertimbangan usia bangunan yang sudah cukup tua akan lebih baik bila kantor tersebut dipindahkan. 

"Kantor tersebut menjadi sebagai satu-satunya aset yang masih bertahan sebagai pelayanan pemerintahan. Tetapi, saya khawatir kalau tidak kita jaga, tetap digunakan sebagai tempat pelayanan yang aktif, takut terjadi apa-apa karena usianya sudah lebih dari 50 tahun," kata Herman.

Dia pun menetapkan bangunan kantor tersebut sebagai bangunan warisan budaya (heritage) yang ditetapkan dan tidak boleh diubah bentuknya karena usia bangunan telah lebih dari 50 tahun.

Menurut dia, dengan dibangunnya perkantoran baru terpadu di wilayah baru akan membuat kawasan tersebut semakin berkembang dan berdampak positif bagi daerah di sekitarnya. 

"Pasti ada keseimbangan Ilir dan Ulu Palembang karena daerah tersebut masuk kelurahan Keramasan," ujarnya.

Prime Mover

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumsel, Basyaruddin Akhmad mengatakan, pembangunan kawasan perkantoran baru tersebut bertujuan agar terjadinya percepatan keseimbangan pembangunan antara wilayah Seberang Ulu dengan di Seberang Ilir.  

"Kawasan tersebut diharapkan menjadi prime mover (penggerak utama) daerah Seberang Ulu di samping kawasan Jakabaring yang merupakan center of gravity. Ini jadi pemicu dan pemacu wilayah seberang ulu. Apalagi, sudah ada perumahan Citraland, terminal terpadu Karya Jaya, dan pintu tol," kata Basyar, Jumat (23/10/2020).

Basyar menjelaskan, dalam membangun kawasan tersebut pihaknya tetap memperhatikan aspek lingkungan sehingga dampak lingkungan dapat diminimalkan. 

Adapun konsep besar pembanguanan dengan pembagian 70 persen tanah untuk bangunan dan 30 persen sisanya untuk ruang terbuka hijau.

Tak hanya itu, untuk mendukung kawasan tersebut menjadi daerah hijau juga akan dibuatkan danau dengan luas 9-10 hektare yang dihubungkan dengan kanal-kanal.

"Jadi, area ini menjadi green area untuk area terpadu. Ada untuk resapan air, untuk menampung air karena bangunan ini di daerah rawa. Kantor terhubung dengan kanal atau jalan," jelas Basyar.

Menurut dia, pembangunan wilayah tersebut juga akan jadi percontohan pengembangan wilayah di daerah lain di Sumsel.

Saat ini proses pembangunan telah berjalan di fase awal yaitu pada pekerjaan penimbunan tanah (land consolidation). 

Rencananya, kawasan tersebut akan bisa diaktifkan atau digunakan pada 2023 sebab pembangunan akan dilakukan bertahap mulai dari pembangunan kantor gubernur Sumsel pada 2021, lalu kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel pada tahun 2022 dan proses penyelesaian pada tahun 2023.

Dana pembangunan kawasan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumsel. 

"Semua lahan sudah bebas, informasi dari BPKAD sudah hak pakai. Proyek ditargetkan selesai di 2023 sesuai dengan selesainya pemerintahan periode Herman Deru," terang dia.(mg3)

Pantauan Sriwijaya Post (Sripoku.com), saat ini, lahan sawah dan rawa seluas 40  hektare itu tengah dilakukan land clearing atau membuka lahan. Belasan alat berat pun setiap hati terlihat tampak tengah sibuk menimbun areal tersebut. 

Lokasi Kantor Pemerintahan Sumsel yang baru ini terbilang cukup strategis. Berada di akses jalan lintas,  membuat areal perkantoran tersebut sangat mudah dijangkau menggunakan jalur darat baik menggunakan transportasi pribadi baik roda dua ataupun empat. 

Kantor pemerintahan terpadu ini berjarak sekitar 10 kilometer dari pintu masuk tol Kapal Betung,  6 kilometer tol Palindra,  4 kilometer dari Fly Over Keramasan,  200 meter dari perumahan mewah Citra Land,  1 kilometer Jembatan Musi 2 dan 10 Kilometer dari Griya Agung Palembang.(tim)