PM Malaysia Kumpulkan Kabinet Terkait Status “Darurat Pandemi Covid-19” Usulan Raja

Sultan Abdullah mengingatkan, agar politisi untuk segera menghentikan segala bentuk politik yang dapat mengganggu stabilitas Negara.

"Sultan Abdullah mengatakan, tidak perlu anggota Parlemen untuk melanjutkan tindakan tidak bertanggung jawab mereka yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan yang ada, " katanya.

Dikatakan, Sultan Abdullah dan penguasa Melayu telah berdiskusi membahas proposal pemberlakukan status darurat berdasarkan pasal 150(1) Konstitusi Federal.

"Raja sangat percaya pada kemampuan Pemerintah di bawah kepemimpinan PM untuk terus menerapkan kebijakan dan melakukan penegakan untuk mengekang pandemi Covid-19 agar tidak menyebar," katanya.

Ahmad Fadil menambahkan, Sultan Abdullah menekankan anggaran 2021 yang akan dibahas di parlemen sangat penting bagi rakyat untuk memerangi Covid-19 dan mengembalikan perekonomian.

Sultan Abdullah mengimbau, agar semua pihak menyisihkan perbedaan dan bersatu serta melakukan kegiatan untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Para penguasa Melayu sebelumnya bertemu khusus di Istana Negara Kerajaam Malaysia untuk membahas rencana pemerintah menyatakan keadaan darurat untuk mengatasi situasi Covid-19 yang kembali memburuk.

Pada Jumat (23/10) lalu, PM Muhyiddin Yassin dan beberapa menteri bertemu Sultan Abdullah membicarakan mengenai rencana mengumumkan keadaan darurat di Istana Abdulaziz di Kuantan.

PM Malaysia dan sejumlah Menteri didampingi oleh Inspektur Jenderal Polisi Abdul Hamid Bador, Jaksa Agung Idrus Harun dan Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Dr Noor Hisham Abdullah. **** 

___________________

Sumber: Tribunnews.com, https://www.tribunnews.com/internasional/2020/10/26/pm-malaysia-akan-kumpulkan-kabinet-bahas-penolakan-raja-terhadap-permintaan-darurat-covid-19?page=all.