UU Cipta Kerja

Otonomi Daerah Tidak Hilang, UU Omnibus Law Cipta Kerja Tak Atasi Rumit Perizinan Usaha

SEMANGAT lahirnya UU Cipta Kerja pada prinsipnya tidak menghilangkan otonomi daerah. UU Cipta Kerja ini diharapkan mengatasi rumitnya perizinan usaha.

Editor: Sutrisman Dinah
SURYA.CO.ID/Yusron Naufal Putra
Aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja mulai berkumpul di Surabaya, Kamis (8/10) lalu. 

SRIPOKU.COM --- Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, menegaskan bahwa semangat lahirnya Undang-undang omnibus law (UU) Cipta Kerja tidak dimaksudkan untuk mengurangi kekuasaan otonomi daerah.

 Politik desentralisasi terkendali di era Presiden Joko Widodo ini dinilai lahir sebagai jawaban pemerintah untuk mengatasi rumitnya proses perizinan yang diwarnai praktik “jual beli” surat izin berusaha.

Djohermansyah Djohan menyampaikan pemikiran itu dalam diskusi daring (dalam jaringan, online) Populi Center di Jakarta, Sabtu (24/10). Diskusi ini bertajuk “Omnibus Law dan Otonomi Daerah”.

"Pak Jokowi ini politik desentralisasi terkendali," kata Djohan.

Ia mengatakan, politik desentralisasi era Presiden Jokowi yang diikuti dengan lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja ini sebetulnya tidak menghapuskan kewenangan pemerintah daerah, gubernur, bupati dan walikota.

Pada dasarnya, peran pemerintah daerah (provinsi dan kabuoaten) masih tetap ada, tetapi Pemda diwajibkan mengikuti NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) yang dibuat Pemerintah Pusat.

"Proses perizinan berusaha melalui OSS, menjadi sebagian kecuali bidang pertambangan ditarik ke pusat. Bila Pemda tidak bisa menjalankan kewenangan sesuai NSPK, kewenangan itu diambil alih pemerintah pusat," katanya.

Menurut Djohermansyah, UU Cipta Kerja memilki tujuan baik dalam rangka politik desentralisasi terkendala ala Presiden Jokowi. Selama ini, banyak terjadi bahwa proses perizinan itu menjadi praktek jual beli di daerah.

"Mengapa? Karena adanya red tape, pelayanan perijinan berusaha tidak investor friendly (merugikan investor), tidak ada standar pelayana, tidak terpadu, dan tidak ada kepastian penyelesaian ijin, dan tata caranya rumit, terjadi praktik jual beli ijin, mengganggu penciptaan lapangan kerja," kata Djohermansyah.****

_______________

Sumber: Tribunnews.com, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/24/omnibus-law-cipta-kerja-dinilai-tidak-hilangkan-peran-pemerintah-daerah

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved