Begini Kata Mantan Ketua MK, Pasal 46 Tentang Migas Dihapus dari UU Cipta Kerja

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie angkat bicara mengenai penghapusan pasal 46 mengenai Migas

Editor: adi kurniawan
WARTA KOTA
mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie 

SRIPOKU.COM -- Pro dan kontra dihapusnya pasal 46 soal minyak dan gas bumi (Migas) dari Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan DPR, kini sedang jadi perbincangan dan pertanyaan besar bagi semua kalangan.

Salah satunya, mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie angkat bicara mengenai penghapusan pasal mengenai Migas tersebut.

Menurut Jimly Asshiddiqie, baca Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, dalam 30 hari RUU yang disahkan DPR akan berlaku jadi Undang-Undang.

"Itu artinya, secara substansial mutlak tidak oleh ada perubahan lagi apalagi dihapus saat UU tersebut disetujui oleh DPR dan pemerintah," kata Jimly saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (24/10/2020).

Jimly Asshiddiqie menjelaskan, jika ada pihak yang ingin menggugat UU Cipta Kerja, maka semua bahan dan bukti apa saja yang ada dan terbukti, bisa dipakai untuk menilai bahwa proses pembentukan UU itu cacat konstitusional.

Baca juga: KRONOLOGI Penangkapan Penceramah Gus Nur Pada Tengah Malam, Hanya Pasal Komentar di YouTube

Baca juga: Cerita Mahasiswi Unsri, Febi Sejak Kecil Pergi Sekolah Menggunakan Perahu di Sungai Ogan Palembang

Serta pengesahannya sebagai UU dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum.

Sedangkan pengujian materiil atas subtansi pasal-pasal dan ayat UU dapat terus dilakukan terpisah dan pasti butuh waktu yang lebih lama.

"Makanya dalam buku-buku saya, selalu saya bedakan antara pengesahan materiel oleh DPR dan pengesahan formil (administrtif) oleh Presiden," ucapnya.

"Tapi ingat penilaian akhir ada pada kewenngan independen para hakim. Kita percayakan saja kepada mereka," pungkas Jimly.

Diketahui, Pasal 46 UU Migas sebelumnya tercantum dalam naskah UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang dikirimkan DPR kepada Presiden Joko Widodo.

Namun, pasal tersebut dihapus dari naskah UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman yang dikirimkan Sekretariat Negara ke sejumlah organisasi masyarakat Islam.

============================

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pasal 46 Dihapus dari UU Cipta Kerja, Begini Kata Mantan Ketua MK

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved