Breaking News:

Walk The Talk With Weny

Mengukur Nyali KPU Ogan Ilir, Siap Hadapi Konsekuensi Kedepan

Weny berkesempatan mewawancarai secara langsung Massuryati dan 4 komisoner lainnya di KPU Ogan Ilir

DOK. SRIPO
Walk The Talk With Weny 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir (OI) mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak sebagai peserta Pilkada 2020. Keputusan merupakan tindak lanjut setelah Ketua KPU Ogan Ilir, Massuryati mendapat rekomendasi dan menggelar rapat pleno dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Ilir, Senin (12/10) lalu.

Sripo dan Tribun Sumsel mencoba menggali lebih dalam di balik keputusan berani KPU Ogan Ilir itu melalui program premier Walk The Talk With Weny "Mengukur Nyali KPU Ogan Ilir". Weny berkesempatan mewawancarai secara langsung Massuyarti dan 4 komisoner lainnya di KPU Ogan Ilir. Berikut petikan wawancaranya.

Weny: Pilkada OI saat ini lagi hangat, karena ada putusan kontroversi, dimana paslon 2 Ilyas-Endang didiskualifikasi KPU OI setelah mendapat rekomendasi Bawaslu setempat. Sebenarnya apa yang terjadi?
KPU: Sebenarnya KPU OI melaksanakan aturan yang ada, setelah adanya surat rekom Bawaslu nomor 273 pada 5 Oktober lalu dan kami langsung rapat tertutup untuk langkah- langkah selanjutnya. Lalu pada 6 Oktober kita konsultasi ke KPU Sumsel, dan kami disarankan untuk menjalankannya sesuai aturan undang- undang, meneliti mengkaji dan menelaa isi rekomendasi itu, dan hari berikutnya kita konsultasi ke pihak kepolisian, ahli hukum, termasuk klarifikasi Bawaslu OI.
Dimana saat itu Bawaslu OI menyatakan, sesuai peraturan Bawaslu terdapat pelanggaran dan sudah sesuai aturan dan peraturan perundang-undangan.
Kami lalu mengkaji, menelaa dan meneliti serta berkonsuktasi kembali dengan KPU provinsi ada masukan, termasuk konsultasi langsung dengan KPU RI. Sebab, hirarki kami ada tingkatan dan kami disarankan KPU provinsi untuk diminta konsultasi langsung ke KPU RI di Jakarta dan didampingi KPU Provinsi.
Saat itu, KPU RI yang menerima divisi hukum pak Hasyim, hasil konsultasi kami menerima rekom Bawaslu, dan ia saran ikut aturan PKPU, perundang- undangan, dan periksa (minta keterangan) pihak- pihak terkait dan kami laksanakan.
Pada hari Sabtu kami pulang, dan Minggu kita rapat internal dan memanggil pihak- pihak berkepentingan baik melalui undangan dan lainnya, yang mendapat respon.
Seperti pihak pelapor diwakili Ari Andi, terlapor dihadiri langsung Ilyas Panji untuk dimintakan klarifikasi, Pj Sekda Badrun Lrayitno, kepala Bappeda Tahir, Ketua Karang Taruna, tim gugus tugas terkait bantuan beras dengan Dinsos. Namun kadis sosial tidak hadir karena anaknya sakit di Lampung tapi tetap kita mintakan klarifikasi lewat zoom, terkait kegiatan palantikan Karang Taruna dan sebagainya. Kami terakhir juga tanya pihak Bawaslu dan ahli hukum.
Lalu kami buat kajian untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, dan menggelar rapat pleno selepas Magrib dengan keputusan SK yang ada dan telah kita keluarkan.

Weny: Setiap Pilkada di Indonesia incumbent "lazim" menggunakan kekuasaanya yang ada, dan Pak Gubernur Sumsel Herman Deru saat itu kita minta tanggapannya, dan ini bisa jadi pelajaran bagi lainnya. Tapi dalam hal ini beliau tidak memiliki kewenangan. Nah, sekarang kok berani- beraninya mendiskualifikasi petahana, apa tidak psywar-psywar atau lainnya ke anda- anda. Dari mana nyalinya?
KPU: Pada dasarnya, kami penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten ini merupakan implementator yang hanya menjalankan regulator dalam hal ini KPU RI. Jadi kami menjalankannya dan yakin ini sesuai aturan yang ada. Bagi KPU provinsi, kabupateb/kota wajib menjalankan rekomendasi dari Bawaslu.
Kami tidak gegabah terhadap kajian rekomdasi yang mendiskualifikasi petahana dan kami wajib menjalankan rekomendasi itu. Selain itu banyak pertimbangan yang ada, sesuai arahan provinsi dan pusat, kami panggi pelapor, terlapor dan ahli, sehingga ada kajian yang tepat, dan dilakukan sesuai prosedur. Kami juga mengundang stakeholder apakah sesuai alur, penyalahgunaannya dimana? unsur itu dikaji dan ada peristiwa hukumnya.

Weny: Kok Anda semua punya nyali, dan apakah sudah ada ancaman?
KPU: Aturan itulah yang membuat kami kuat, aampai saat ini kami tidak menerima ancaman sampai saat ini, pihak sana juga tahu aturan dan apa yang akan dilakukan kedepan dengan langkah- langkag hukum tanpa melakukan anarkis.

Weny: Bagaimana peran suami dan ibu masing-masing?
KPU: Prinsipnya istri ataupun suami siap support meski ada kekhawatiran juga, dan sempat dicemooh karena masyarakat sendiri tidak tahu calon petahan didiskualifikasi, padahal ini berproses dari usulan Bawaslu sebelumnya.
Selain itu, orang tua kita juga sudah mengatakan, untuk hati- hati dalam menangani pilkada (perang). Jadi bekerjalah sesuai aturan jangan melenceng. Apa isi yang dalam aturan ikuti saja, karena saya sudah berpemgalaman sejak 2008 lalu.

Weny: Adakah protes dari anak-anak sendiri?
KPU: Protes anak-anak ada, bunda ini kenapa gak pulang- pulanh, dan kadang saya minta perhatian teman- teman yang ada, kalau ada waktu luang saya pulang 1 jam, dan ini berlangsung hampir seminggu terakhir dan ini bisa dikatakan saat genting.

Weny: Setelah ada putusan KPU OI, apa langkah selanjutnya?
KPU: Kita masih nunggu putusan pengadilan terkait putusan kita dan masih proses.

Weny: Soal katanya gugat ke MA bagaimana?
KPU: Kabarnya memang ke MA tapi ada juga ke PTTUN Medan, dan kami pastinya menunggu hak-hak paslon yang nanti diputus lembaga peradilan yang berwenang. Yang jelas apa yang kami lakukan menegakkan aturan.

Weny: Bagaimana jika seandainya ini lain (Putusan membatalkan) dan harus dikembalikan?
KPU: Semua ada resiko sendiri dan kami sudah sesuai aturan, ketika nanti ada putusan kewenangan KPU untuk mengembalikan. Resiko akan di DKPPkan pasti, dan ini sudah dipelajari, dan pasti ada. Resiko terburuk tergantung DKPP melihatnya dari sudut pandang mana, dan kami yakin DPKPP profesional menyikapinya. Selain itu, sikap kami sampai saat ini masih belum ada perubahan.

Weny: Ketika nanti Ilyas Panji menang gugatan, tetap maju dan menang Pilkada. Apakah nanti silahturahmi tetap terjalan dan adakah langkah- langkah politik kedepan?
KPU: Secara profesional, kita tidak ada kepentingan, dan jika menang itulah pilihan masyarakat dan sah, kita tetap silahturahmi sebagai penyelanggara negara dan beliau kepala daerah.

Weny: Ini pertarung antara incumbent vs Wagub yang telah menancapkan kukunya di OI karena 2 periode Mawardi Yahya memimpin OI. Ini semacam revans untuk kembali memimpin OI?
KPU: Ini hal biasa, dalam kontek demokrasi dan sekarang sudah kebutuhan, demokrasi sekarang melihatnya sudah cerdas dan itu hanya persepsi. Kami penyelenggara menjalankan sesuai prosedur, tersistem dan tidak akan menjadi persoalaan kedepan bagi kami.
Kami juga ingin menyampaikan OKU OI memastikan pilkada berjalan lancar dari tahap awal dan akhir akan diselesaikan dengan baik, tapi di tengah jalan ada masalah hukum bagi paslon yang asa dan perlu ditindaklanjuti. Tapi kami tidak ada niat merugikan paslon, atau menguntungkan paslon lain, tapi ada rekom bawaslu dan ketentuntuan uu wajib kami melaksanakan, dan yakinlah kami bekerja sesuai aturan yang ada dengan niat baik. (arf)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved