Mahfud MD Blak-blakan Ungkap SBY Sendiri Menangis Saat Dihantam Gelombang Demo

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyarankan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak perlu merasa tertuduh, terkait adanya dalang dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.Mustinya lanjut Andreas, SBY ikut serta menenangkan masyarakat, agar bangsa ini tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan di tengah pandemi yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Pak SBY sebagai mantan Presiden, tokoh nasional, purnawirawan senior, seharusnya tidak perlu terpancing, tidak harus merasa sebagai tertuduh.Karena juga tidak ada yang menuduh SBY sebagai dalang. Sampai saat ini tidak ada indikasi ke sana,” ujar Andreas, Rabu (14/10).
“Kami berharap Pak SBY menjadi simpul pemersatu bangsa,” ucap Anggota Komisi X DPR itu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan, SBY pernah mendapat kritik tajam dari masyarakat soal Pemilu.Yakni, saat pemerintah dan DPR sepakat pilkada tak langsung atau kepala daerah dipilih lewat DPRD.
“Pada saat itu serangan dari masyarakat sipil kepada pemerintahan SBY itu luar biasa.Pak SBY ini (dianggap oleh masyarakat,red) merusak demokrasi, macam-macam. Pak SBY enggak tahan melihat hantaman, konon sampai menangis di atas pesawat, dalam perjalanan, enggak kuat,” ungkap Mahfud dalam webinar evaluasi 15 tahun pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tanggapan yang disiarakan kanal YouTube CSIS Indonesia kemarin.
“Pak SBY ini (dianggap oleh masyarakat,red) merusak demokrasi, macam-macam. Pak SBY enggak tahan melihat hantaman, konon sampai menangis di atas pesawat, dalam perjalanan, enggak kuat,” tambahnya.
Mahfud menambahkan, saat itu SBY yang tengah perjalanan dari Amerika Serikat menuju Tanah Air menyampaikan segera mengumumkan dan mencarikan solusi. Tentunya, terkait supaya kepala daerah tak dipilih DPRD.Beberapa hari setelah tiba di Tanah Air, SBY mengambil sikap dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan aturan pilkada tak langsung.
SBY menandatangani Perppu untuk mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014.”Sepulangnya dari Amerika itu, tanggal 29 September 2014, UU itu disahkan. Tapi dua hari kemudian, 2 Oktober dikeluarkan Perppu, mencabut,” jelasnya.
Sebelumnya, SBY meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk mengungkapkannya secara jelas ke masyarakat.”Lebih bagus, kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan. Lebih baik disebutkan,” ujar SBY dalam akun Youtube resminya, Senin (12/10).
Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat dan akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.”Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita,” ucap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
SBY yakin, penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemarimanan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bukan ditujukan untuknya.”Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak,” ucap SBY.
Menurut SBY, pada Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 lalu dirinya juga dituduh membiayai aksi tersebut.Terkait tuduhan dalang aksi penolakan UU Cipta Kerja yang ramai di media sosial, SBY meminta pejabat negara untuk menyebut pihak yang menjadi dalang sebenarnya agar tidak menimbulkan kabar bohong di masyarakat.
“Kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai, dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum. Hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan, kalau tidak negaranya membuat hoaks,” papar SBY.
“Cerita klasik ini. Mereka ingin dapatkan kredit, tetapi dengan cara merusak nama baik orang lain, menjatuhkan orang lain, meskipun belum tentu berhasil cara-cara itu.Saya tahu. Mengapa saya tahu? Karena ketika ada seseorang yang membawa berita itu kepada pemimpin kita, presiden kita, ada juga saksinya di situ yang kaget sekali dan belakangan setelah lewat prahara itu, dia menyampaikan kepada saya,” sambung SBY.
Menurut SBY, seseorang yang memfitnah dirinya dihadapan Presiden, rupanya meminta bawahannya untuk melengkapi bukti-bukti keterlibatan SBY dalam aksi 411 dan tidak ketemu buktinya.Setelah mendapatkan informasi ada yang fitnah dirinya dan tahu pelakunya, SBY mengaku langsung mendatangi Wiranto, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam.
Saat bertemu Wiranto, SBY menanyakan kebenaran kabar ada seseorang yang memfitnah dirinya dengan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wiranto membenarkan.Setelah bertemu Wiranto, SBY juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat itu, untuk menanyakan hal yang sama.(tribun network/sen/yud)