Kontroversi dan Ditolak Buruh, Ini Sejarah Omnibus Law: Bermula dari Nama Bus Tertua di Dunia

SRIPOKU.COM-Sejarah baru dalam perundang-undangan Indonesia tercipta ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Demo besar yang sebagiannya berujung pada kericuhan dan kerusuhan, terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia.

Buruh dan mahasiswa berkeras menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, karena dinilai berdampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.

Penolakan keras terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apa itu omnibus law?

Kenapa kata omnibus law masih diikuti dengan UU Cipta Kerja?

Kenapa mahasiswa dan pekerja sangat ngotot menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja?

Serambiwiki.com mencoba menelusuri dan merangkum beberapa pendapat dan sejarah tentang omnibus law, termasuk sejarah lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja di Indonesia yang mendapat penolakan sejumlah pihak.

Dikutip dari Wikipedia.org, Omnibus Law adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain.

Ringkasnya, Omnibus Law menampung beberapa undang-undang yang saling berkaitan ke dalam sebuah undang-undang baru.

Karenanya, Omnibus Law kerap disebut sebagai undang-undang sapu jagat.

Konsep undang-undang itu umumnya ditemukan dalam sistem hukum umum seperti Amerika Serikat, dan jarang ditemui dalam sistem hukum sipil seperti di Indonesia.

Karena ukuran dan cakupannya yang luas, perdebatan dan pengawasan terhadap peracangan undang-undang sapu jagat umumnya dibatasi.

Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan amendemen yang kontroversial.