Pacu Aktivitas Sektor UMKM dan Koperasi Sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Prediksi pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 akan berada di kisaran minus 1,1% hingga 2,9%, sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal II minus 5,32%, merupakan isyarat bahwa Indonesia resmi memasuki resesi, karena negara mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Resesi berarti terjadi perlambatan atau terhentinya roda ekonomi, dengan kondisi daya beli masyarakat menurun, aktivitas ritel dan industri manufaktur tutup, serta tingkat pengangguran semakin meluas akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana-mana.

Kendati pemerintah sudah mengeluarkan serangkaian kebijakan agar resesi tidak sampai berimbas pada seluruh sendi kehidupan sosial dan politik di tanah air.

Seperti menggulirkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yakni paket kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi dan keuangan.

Selama ini Program PEN fokus mendukung kinerja BUMN dan UMKM melalui berbagai stimulus pendanaan seperti penundaan pembayaran kredit, penjaminan modal kerja, subsidi bunga, kompensasi dan restrukturisasi kedit bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19.

Pengamat dan Pemerhati Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Suhaji Lestiadi, mengatakan secara prinsip mengapresiasi kebijakan tersebut, namun dari sisi alokasi dana sebesar 2,5% dari PDB dinlai masih terlalu kecil.

Sebab, hampir seluruh negara terdampak Covid-19 lainnya di dunia mengalokasikan dana bagi Program PEN minimal sebesar 10% dari PDB.

“Saya khawatir, bila stimulus yang diberikan terlalu kecil dan pemulihan ekonomi berjalan lambat maka industri apalagi sektor UMKM akan kehilangan pasar serta mengalami kesulitan modal.

Terburuk, ancaman peningkatan jumlah pengangguran yang diperkirakan mencapai 10,7 juta - 12,7 juta orang pada 2021,” kata Suhaji dalam webinar, Senin (28/9/2020).

Suhaji mendorong agar pemerintah dapat mempertimbangkan solusi khusus di bidang ekonomi yaitu memacu aktifitas sektor UMKM dan Koperasi sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional.

Caranya, melakukan integrasi kebijakan pembangunan UMKM & Koperasi Indonesia berbasis produk unggulan lokal melalui tujuh visi Penguatan Ekonomi Nasional. Ini didasari pertimbangan bahwa 99% populasi usaha, 97% lapangan kerja, serta 60% PDB adalah dari sektor UMKM dan Koperasi.

Pertama, melakukan resetting konsep pembangunan ekonomi rakyat ke arah sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan kekeluargaan dengan menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Kedua, menyiapkan pembiayaan pandemi bagi koperasi dan UMKM senilai Rp 500 triliun per tahun hingga dua tahun ke depan (2021-2022), dengan pola chanelling yang dijamin Lembaga Penjaminan (Jamkrindo, Askrindo, dan lainnya).

Ketiga, harus dilakukannya pengembangan produk lokal unggulan dari hulu hingga ke hilir sebagai basis usaha koperasi dan UMKM.

Keempat, sinergi dan orkestrasi pembangunan ekonomi rakyat berbasis koperasi dan UMKM dengan seluruh kementerian dan seluruh stakeholders bisnis.