Breaking News:

Virus Corona di Sumsel

Gubernur Sumsel Herman Deru Segera Dirikan Crisis Center Covid-19, Cegah Klaster Perkantoran

dalam waktu dekat akan segara membentuk Crisis Center Covid-19 di tiap kantor ASN demi melindungi ASN dari penyebaran Virus Corona.

Tribunsumsel.com/Linda Trisnawati
Gubernur Sumsel Herman Deru. 

Segera Bentuk Crisis Center Tiap Kantor ASN di Sumsel

Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menteri Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mewajibkan kantor kantor-kantor aparatur sipil negara (ASN) untuk membentuk pusat kendali krisis (crisis center) penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran masing-masing.

Kewajiban membentuk Pusat Kendali Krisis tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 69 Tahun 2020 yang diedarkan pada Kamis 24 September 2020.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan dalam waktu dekat akan segara membentuk Crisis Center Covid-19 di tiap kantor ASN demi melindungi ASN dari penyebaran Virus Corona.

Update Virus Corona di Sumsel 28 September, Bertambah 51 Kasus, Total Kini Menjadi 5.927

"Segera akan ditindaklanjuti karena itu untuk kepentingan pegawai juga," katanya, Senin (26/9/2020).

Menurut Deru, adanya pusat pengendalian di masing-masing instansi pemerintah dapat menekan laju penularan Virus Corona di lingkungan perkantoran milik pemerintah.

Pusat krisis juga wajib memiliki pusat panggilan (call center) yang beroperasi 24 jam.

Suami Barunya Dicibir Kalah Ganteng dari Kiwil, Meggy Wulandari Beri Reaksi Bijak: Aku Sayang Sekali

Pusat Panggilan 24 jam itu berfungsi untuk mempercepat penanganan kasus pegawai ASN dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19, probable, suspek, maupun memiliki riwayat kontak erat.

Pemerintah menetapkan SE tersebut untuk memperkuat peran Tim Penanganan Covid-19 pada perkantoran Kementerian, Lembaga, dan Daerah dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran institusi pemerintah tersebut.

Tim yang dibentuk tersebut bertugas memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran instansi pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

Kapok Jadi Sopir Taksi Online, Rian Korban Begal di Palembang Masih Rasakan Sakit Saat Menoleh

Tim Penanganan Covid-19 dapat memberi rekomendasi kepada PPK terkait pelaksanaan kegiatan operasional kantor untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di lingkungan kantor instansi pemerintah tersebut.

Tim tersebut harus menyusun prosedur operasional standar penanganan Covid-19 di kantor, menyusun tata tertib pelaksanaan protokol kesehatan, dan menyediakan sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan.

Selain itu, tim juga memantau kesehatan pegawai ASN dan keluarganya secara proaktif dan reguler, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor, memberikan edukasi dan penegakan kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor serta menyampaikan informasi terkini terkait perkembangan COVID-19 di lingkungan kantor.

Penulis: Jati Purwanti
Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved