Pembangunan Flyover Simpang Sekip Dipastikan Terus Lanjut, Pemkot Palembang Siapkan 24 M Bebas Lahan
Pembangunan flyover di Simpang Angkatan 66 dipastikan tak akan mengalami kendala usai dibongkarnya kantor Kecamatan Kemuning.
Penulis: Rahmaliyah | Editor: Refly Permana
lihat foto
Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pembangunan flyover di Simpang Sekip dipastikan tak akan mengalami kendala.
Pasalnya, Pemkot Palembang menegaskan untuk proses pembebasan lahan mereka telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24 Miliar.
Walikota Palembang, H Harnojoyo, mengatakan pembangunan flyover Simpang Sekip ini masuk dalam proyek strategis nasional yang bagi Pemkot Palembang tak boleh tertunda, mengingat keberadaan flyover sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di kawasan itu.
• Video: Suami di Palembang Ini Pukuli Istri & Usir 3 Anaknya dari Rumah Usai Ditanya Soal Wanita Lain
"Anggarannya sudah kita siapkan di APBD Induk TA 2021. Bahkan bukti komitmen, kita telah membongkar kantor Kecamatan Kemuning yang juga termasuk dalam bagian dari pembebasan lahan flyover Simpang Sekip," katanya, Rabu (23/9/2020).
Seperti diketahui, pendanaan yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan lebih dari 6.000 meter persegi itu menggunakan skema pendanaan sharing/pembagian antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang.
"Ini disesuaikan dengan kesiapan anggaran kita. Namun, untuk pembangunan fisik sepenuhnya menggunakan APBN melalui BBPJN Wilayah V.
Sementara sisanya dibantu oleh Gubernur melalui APBD Provinsi," jelasnya.
• Hidup Bersama Janda Belasan Tahun Saat Usianya 17 Tahun, Nasib Aktor Ini tak Terduga Setelahnya!
Dijelaskan Harno, Pada tahun 2021 Gubernur Sumsel mendukung pembangunan infrastruktur yang akan ada di Kota Palembang. "Beliau siap bantu," katanya
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Palembang, Harrey Hadi mengatakan, pembangunan FO Simpang Sekip masuk dalam 9 program strategis yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan tahun 2018-2023.
"Ini sudah final dan akan segera diajukan ke Banleg DPRD Kota Palembang di tahun 2021. Mayoritas pembangunan infrastruktur di Palembang menggunakan sistem sharing dana.
Hanya mengandalkan APBD saja tak mungkin cukup," jelasnya.
