Breaking News:

Muktamar Alim Ulama di Palembang dan Politik Islam

Tulisan ini akan bercerita mengenai penyelenggaraan Muktamar Alim Ulama se In­do­ne­sia yang diadakan 8 September-11 September 1957 di Palembang

Editor: Salman Rasyidin
Muktamar Alim Ulama di Palembang dan Politik Islam
ist
Ryllian Chandra S.S, M.A

Baik Masjumi maupun Mohammad Hatta dilihat oleh sebagian besar masyarakat Sumatera saat itu mewakili simbol kepentingan mereka di pemerintahan.

Semakin melemahnya kekuatan Masjumi di pemerintahan telah mendorong Masjumi untuk kembali menyandarkan kekuatan politik mereka ke umat Islam akar rumput.

Di kalangan masyarakat akar rumput, ulama hadir sebagai pemimpin umat.

Para ulama di hampir sebagian besar wilayah Sumatera selain sebagai sosok pemimpin agama juga memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial politik para pengikutnya.

Apalagi saat itu tidak jauh dari era revolusi di mana para ulama memiliki kontribusi memimpin perjuangan di berbagai tempat.

Upaya Masjumi menggalang kekuatan umat Islam akar rumput yang kemudian mendorong bersepakatnya para ulama untuk mengadakan serangkaian pertemuan.

Letak signifikansi politis penyelenggaraan Muktamar Alim-Ulama se Indonesia yang digelar di Palembang merupakan pertemuan terbesar para ulama untuk menyatukan pendapat menggugat Pemerintah Pusat yang dianggap salah arah.

Oleh karena itu, muktamar dijadikan sebuah momen untuk menyuarakan keluhan dan tuntutan tersebut kepada Pemerintah Pusat setelah jalur representasi formal melalui anggota dewan yang terpilih pada Pemilu 1955 tidak banyak memberi hasil.

Kritik terhadap pemerintah pusat yang muncul dalam muktamar secara singkat dapat disimpulkan dalam beberapa isu, yakni pemerataan pembangunan, perekonomian yang terus memburuk, otonomi daerah, dan gugatan atas begitu leluasanya pemerintah memberi ruang bagi kelompok-kelompok yang teridentifikasi memusuhi Islam.

Tidak mengherankan juga jika muktamar kemudian mengeluarkan fatwa haram bagi seorang muslim untuk memeluk komunisme dan barang siapa muslim yang telah menjadi simpatisan komunis maka ketika ia meninggal jenazahnya tidak layak untuk diurus dan dimakamkan secara Islam.

Keluhan ekonomi, terpinggirkannya kelompok Islam, tersendatnya saluran representasi, dan kekhawatiran akan ancaman komunis adalah faktor-faktor yang mendorong Islam menjadi payung besar yang menampung keluhan lintas kelas dan lintas kelompok pada 1957.

Jika kita melihat pola gerakan politik Islam antara tahun 1957 dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang maka kita dapat membaca bagaimana kebangkitan politik Islam banyak pada awalnya terdorong oleh keluhan ekonomi, tidak tersalurkannya aspirasi umat, dan adanya pihak lain yang dinilai mengancam akidah umat Islam.

Oleh karena itu, politik Islam mendapat ruang saat perekonomian mengalami penurunan dan diikuti dengan semakin bebalnya wakil rakyat.

Saat itu para pemimpin agama akan mendapat giliran untuk dianggap sebagai satu-satunya pihak yang dapat diandalkan menyalurkan kepentingan umat.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved