Breaking News:

Pergub Sumsel Prokes Covid19

Lokasi Kerumunan Massa Jadi Target Tim Gabungan, 108 Personil Dikerahkan yang Melibatkan Polri-TNI

Dalam penerapan pergub protokol ini pemerintah provinsi Sumsel menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja Sumsel.

Penulis: Jati Purwanti | Editor: Welly Hadinata
SRIPOKU.COM/ODI ARIA
Kasat Pol PP Sumsel, Aris Saputra. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dalam penerapan pergub protokol ini pemerintah provinsi Sumsel menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja Sumsel.

Kasat Pol PP Provinsi Sumsel, Aris Saputra, menyebutkan, sosialisasi dilakukan dengan cara menurunkan tim gabungan di tempat keramaian atau yang berpotensi menjadi kerumunan massa seperti mal, jalan, pasar tempat hiburan, kafe, toko, perusahaaan, sekolah sampai perkantoran.

"Dari Pergub ini, kami Satpol PP membentuk tim gabungan yang melibatkan TNI, POLRI , kejaksaan , pengadilan timnas toga, tokoh adat, dinas instansi yang terkait . Jumlah personil tim gabungan 108 orang." jelas Aris

Peraturan gubernur (Pergub) nomor 37 tahun 2020 tentang protokol kesehatan di masa pandemi mulai diterapkan hari ini Rabu (9/9/2020).

BREAKING NEWS : Tak Pakai Masker Denda Rp500 Ribu, Pergub Sumsel Prokes Covid-19 Mulai Diberlakukan

Gubernur Sumsel Herman Deru Sebut Pergub Protokol Kesehatan Diberlakukan Hari Ini, belum Disanksi

Beredar Pesan Berantai Polisi Razia Masker, Dirlantas Polda Sumsel Pastikan Hoaks

Gubernur Sumsel Herman Deru menyebutkan, dalam penerapannya pergub ini belum berlakukan sanksi bagi pelanggar karena hingga sepekan ke depan masih masa sosialisasi pergub.

"Mulai besok pergub akan disosialisasikan. Artinya sudah mulai diberlakukan tapi tahapnya sosialisasi seminggu. Kalau sudah mulai merata baru penerapan sanksi agar masyarakat tidak terkejut jika asa" kata
Gubernur Sumsel, Herman Deru, Selasa (8/9/2020) lalu.

Menurut dia, penerapan pergub tersebut sebagai upaya menekan kasus Covid-19 di Sumsel karena saat ini masyarakat mulai longgar dalam mematuhi protokol kesehatan sehingga dikhawatirkan terjadi lonjakan kasus baru.

"Kalau kasus Covid-19 merata, tapi saya melihat kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan ini mulai kendor. Jangan sampai terjadi jadi lebih baik kita terapkan saja (Pergub)," kata dia.

Dia mengatakan, sanksi bagi pelanggar pergub tersebut mulai dari tindakan pembersihan taman, push up hingga denda Rp500 ribu. Sementara itu, sanksi bagi penyelenggara tempat tertentu seperti tempat hiburan berupa denda.

Menurut dia, pemberlakuan pergub memang akan berdampak pada aktivitas ekonomi.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah provinsi Sumsel tengah melakukan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kemarin ada penundaan sekarang sosialisasi. Kita lihat dampak, mudarat dan manfaat. Dampak baru bisa kita lihat ketika pergub mulai kita terapkan," ujarnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved