Breaking News:

Putusan MA

Penetapan Jokowi Sebagai Presiden Batal?

Ditayangkannya putusan MA RI No. 44 P/HUM/2019 di laman Direktori MA telah ditanggapi secara beragam oleh sebagian kalangan masyarakat.

Penetapan Jokowi Sebagai Presiden Batal?
ist
Dr. H. Suharyono M.Hadiwiyono, SH. MH

Oleh: Dr. H. Suharyono M.Hadiwiyono, SH. MH   

Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada FH. UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG

Ditayangkannya putusan Mahkamah Agung RI No. 44 P/HUM/2019 di laman Direktori MA telah ditanggapi secara beragam oleh sebagian kalangan masyarakat.

Ada yang beranggapan bah­wa putusan Mahkamah Agung ini membatalkan Penetapan Jokowi-Amin sebagai Pe­me­nang Pilpres 2019 sehingga jabatan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Amin dinyatakan ti­dak sah.

Ada pula yang menyayangkan dan kecewa mengapa putusan yang sedemikian pen­ting ini baru diberitahukan ke publik pada tanggal 3 Juli 2020.

Padahal perkaranya diputus pa­da tanggal 28 Oktober 2019, dan ada pula yang menyatakan sinis bahwa issue ini diangkat ha­­nyalah untuk mengalihkan issue penolakan Rancangan UU HIP (Haluan Ideologi Pan­ca­si­la) yang sedang menguat dan sejumlah tanggapan lainnya.

Belum lagi pernyataan serius Abdullah Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan ini tidak berlaku surut karena negara kita menganut asas le­gatitas.

Demikian pula dengan penjelasan salah satu Komisioner KPU RI bernama Hasyim A­sya­ri yang berkomentar bahwa putusan tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilu tahun 2019.

ILUSTRASI/ Petugas mengambil stok kotak suara yang akan didistribusikan ke TPS-TPS di Kantor KPU Kota Palembang Jl Mayor Santoso, Senin (7/7/2014).
ILUSTRASI/ Petugas mengambil stok kotak suara yang akan didistribusikan ke TPS-TPS di Kantor KPU Kota Palembang Jl Mayor Santoso, Senin (7/7/2014). (SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ)

Pendapat dan tanggapan tersebut dapat saja membingungkan masyarakat, sehingga dipan­dang perlu penjelasan yang transparan dan utuh dari pihak berkompeten untuk menghindari ke­fahaman yang salah, salah paham yang berujung pada suatu kegaduhan yang tidak jelas pe­nyebabnya.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 tersebut menyatakan ketentuan Pa­sal 3 ayat (7) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 adalah bertentangan dengan peraturan di­a­tasnya, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (7) Per­a­turan KPU No. 5 Tahun 2019 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved