Breaking News:

Berita Ogan Ilir

Potong Dana BLT, Oknum Ketua Kelompok PKH Desa Tanjung Agung Indralaya Ogan Ilir Diberhentikan

Oknum Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir akhirnya diberhentikan.

Penulis: RM. Resha A.U | Editor: Tarso
SRIPOKU.COM/Resha AU
Koordinator Kabupaten (Koorkab) PKH Kabupaten Ogan Ilir, Wiwin Muharwana 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Resha

SRIPOKU.COM, INDRALAYA -- Seorang oknum Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir akhirnya diberhentikan.

Tidak hanya itu, ia juga diputus sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Koordinator Kabupaten (Koorkab) PKH Kabupaten Ogan Ilir, Wiwin Muharwana mengatakan bahwa pihaknya telah memutus oknum tersebut sebagai KPM PKH.

Hal tersebut karena yang bersangkutan melakukan pemotongan dana BLT kepada anggota PKH yang ia ketuai.

"Sebenarnya yang bersangkutan mengundurkan diri. Namun, kita tetap mengambil kebijakan tegas berupa pemecatan dan pemutusan sebagai KPM," ujarnya saat diwawancarai, Kamis (25/6/2020).

Sebelumnya, beberapa warga Desa Tanjung Agung sempat mendatangi rumah Kepala Desa (Kades) untuk mengeluhkan masalah bantuan PKH itu.

Mereka menduga adanya pemotongan dana BLT yang dilakukan oleh oknum Ketua Kelompok beberapa waktu lalu.

Tim dari Koordinator PKH pun melakukan investigasi terkait ribut-ribut tersebut. Akhirnya terbukti, jika memang oknum yang disangkakan mengakui telah melakukan penggelapan.

Jaksa Tuntut Dua Pembunuh Driver Taksol di Palembang Bernama Ruslan Gani Dipenjara 18 Tahun

Sejumlah Hotel di Palembang Berlakukan Promo Sambut New Normal, Santika Radial, Aston, Hingga Batiqa

Empat Pengedar Narkoba Jaringan Napi Lapas Ditangkap di Linggau, Barang Bukti 1 Kg Sabu, 3 dari Muba

"Yang bersangkutan sudah mengakui, dan mengundurkan diri," ucapnya.

Dari hasil investigasinya, didapat setiap KPM itu dipotong dengan variasi nominal berbeda. Ada yang Rp50 ribu, hingga Rp500 ribu, itu pun dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan.

Jumlah anggota KPM yang ia koordinir mencapai 36 KPM, dari total 112 KPM yang ada di desa itu. Meskipun telah dipecat dan diputus dari penerima manfaat, warga sepakat akhirnya persoalan itu tidak dibawa ke ranah hukum.

"Mereka sudah teken perjanjian, yang bersangkutan akan mengembalikan uang tersebut. Nominalnya belum kita hitung, namun berkisar di angka Rp 30 jutaan," jelasnya.

Ia berharap, agar pendamping desa dan ketua kelompok benar-benar mematuhi tugas dan fungsinya masing-masing di desanya. Begitupula dengan masyarakat, silahkan melapor ke Sekretariat PKH atau Dinas Sosial Ogan Ilir jika merasa ada kejanggalan terkait dengan penerimaan bantuan tersebut.

"Silahkan melapor. Bawa buktinya, tentu akan langsung kita tindak lanjuti," jelasnya. (mg5)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved