Berita Palembang

30 Lahan dan Bangunan Milik Pemkot Belum Bersertifikat, 13 Diantaranya Sudah Diajukan ke BPN

Hingga saat ini masih banyak lahan milik Pemerintah Kota Palembang yang belum bersertifikat.

SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Hingga saat ini masih banyak lahan milik Pemerintah Kota Palembang yang belum bersertifikat.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa bahkan menyebutkan pada tahun ini sedikitnya ada 30 persil baik berupa lahan ataupun bangunan yang harus segera ditingkatkan status kepemilikan lahan menjadi SHM.

"Memang jumlah lahan Pemkot yang belum punya sertifikat cukup banyak, saya lupa jumlahnya persisnya. Namun, target kita tahun ini 30 persil harus sudah punya sertifikat.
Sekarang sudah ada 13 yang kita ajukan ke BPN, 10 diantaranya sudah diproses dan tiga lainnya melengkapi persyaratan," ujarnya, Selasa (23/6/2020).

Diguyur Hujan Lebat Kawasan Km 9 Masih Banjir, Proyek Pengerjaan Gorong-gorong Masih Berlangsung

 

SKB CPNS Dilaksanakan Pada Agustus 2020, Suhu Tubuh Peserta di Atas 37 Derajat Disuruh Pulang

Hal ini, kata Dewa telah menjadi perhatian khusus yang ditekankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah II Kopsurgah (pencegahan) agar bisa segera dipercepat.

Bahkan, KPK meminta target penyelesaian sertifikasi tanah milik Pemda.

Tapi ada beberapa kendala yang membuat aset itu belum bersertifikat.

Mulai dari masalah data dan bukti kepemilikan Pemkot.
Pasalnya, sebelum diajukan ke BPN harus melengkapi dokumen dan telah melewati proses clean and clean.

Puluhan Ayam, Itik dan Babi Mati Misterius, Darahnya Diisap, Sedikit Bagian dalam Perutnya Dimakan

 

Aski Begal di Palembang, Gagal Setelah Terjebak di Jalan Buntu, Diamuk Warga di Jalan Yusuf Sukarami

Selain itu, persoalan anggaran juga menjadi salah satu penyebab banyaknya aset tidak bersertifikat.

"Setiap tahun kan ada anggaran sertifikat aset. Makanya ini harus kita progres. Ini menyangkut cost yang cukup besar sehingga perlu penganggaran," tegasnya.

Ia mencontohkan, beberapa persil yang sedang diproses untuk sertifikasi yakni di Jalan Rajawali dengan luas 840 meter persegi, kemudian lahan yang berlokasi di Talang Gerunik yang luasnya mencapai 13.892 meter persegi sejak 1957.

Jumlah OTG di Pagaralam Bertambah 33 Orang, Pasca Seorang Santri Positif Covid-19

 

Waktu Sholat Ashar Hari Ini Selasa 23 Juni 2020, Ini Bacaan Niat Salat Ashar & Tata Cara Solat Ashar

"7.038 meter persegi sudah disertifikat atas nama Pemkot Palembang, sisanya 6.825 meter persegi masih dikuasai oleh warga.

Untuk meminimalisir benturan dengan warga kita masih melakukan pendekatan persuasif, karena tidak mungkin langsung usir mereka perlu dicarikan solusinya," ujarnya.

Tak hanya itu, Pemkot juga akan meningkatkan status kepemilikan lahan perumahan dinas milik OPD PBK Kota Palembang di Jalan Kapten Arivai Lorong Muamanah yang ditempati oleh Eks Pegawai PBK dengan luas 2.840 meter persegi.

"Dari konfirmasi beberapa penghuni tidak lagi pegawai PBK. Kasarnya, ini karena sudah turun menurun. Inilah yang akan kita tertibkan," tutupnya.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved