Berita Musirawas

Ini Kriteria ASN Pemkab Musirawas yang Bekerja WFH dalam Penyesuaian Kerja New Normal

sistem kerja dalam rangka persiapan menghadapi tatanan normal baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Non ASN dilingkungan Pemkab Musirawas

Penulis: Ahmad Farozi | Editor: Welly Hadinata

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Bupati Musirawas H Hendra Gunawan mengeluarkan surat edaran Nomor : 800/3/BKPSDM/2020 tentang pedoman pelaksanaan sistem kerja dalam rangka persiapan menghadapi tatanan normal baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Non ASN dilingkungan Pemkab Musirawas.

Dalam surat edaran itu antara lain tertuang penyesuaian sistem kerja, bahwa pegawai ASN dan pegawai Non ASN wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVlD-19 perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktifitas keseharian.

"Penyesuaian sistem kerja dapat dilaksanakan meIaIui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi pegawai ASN meliputi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from ofice) atau di rumah tempat tinggal (work from home)," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musirawas, Rudi Irawan kepada Sripoku.com, Senin (8/6/2020).

Dilanjutkan, terhadap fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja WFH bagi pegawai ASN antara lain dengan memertimbangkan, kompetensi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian kondisi kesehatan, tempat tinggal pegawai yang berada di wilayah dengan PSBB dan kondisi kesehatan keluarga pegawai yang dalam status ODP dan PDP atau dikonfirmasi Covid-19.

Pertimbangan lainnya bagi pegawai ASN untuk WFH adalah riwayat Interaksi pegawai dengan penderita terkontaminasi positif covid-19 dalam 14 hari kalender terakhir dan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

"Bagi pegawai ASN yang melaksanakan WFH, harus terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala OPD melalui BKPSDM untuk selanjutnya ditetapkan dangan surat tugas Bupati," kata Rudi Irawan.

Adapun dalam pelaksanaan WFO atau kerja di kantor maka kata Rudi Irawan perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

Antara lain, wajib pakai masker, apel pagi dengan menjaga jarak. Sedangkan untuk apel sore, upacara dan senam sementara ditiadakan.

Selanjutnya melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap pintu masuk dengan batas kurang dari 37.5 derajat celcius menggunakan Thermal Gun. Kemudian disetiap kantor harus ada alat cuci tangan dan hand sanitizer disetiap masuk pintu ruangan. Jarak dalam ruangan juga dibatasi minimal dua meter.

Sementara untuk kegiatan rapat atau tatap muka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia.

Untuk rapat yang sangat urgen di kantor harus menjaga jarak antar peserta dan jumlahnya disesuaikan peraturan perundangan. Kemudian untuk perjalanan dinas, dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi sesuai ketentuan perundangan.

Dilanjutkan, bagi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat untuk menyederhanakan proses bisnis dan SOP pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun ofline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Surat edaran ini mulai berlaku sejak 5 Juni 2020," pungkas Rudi Irawan.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved