Breaking News:

Hak Masyarakat Hukum Adat

Undang Undang yang mendukung Hak Masyarakat Hukum Adat

UU nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, se­cara tegas memuat dukungan terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat

SRIPOKKU.COM/DERYARDLI
Albar Sentosa Subari,SH.MH Ketua Pembina Adat Sumsel. 

3. PP 24 /1997 tentang panitia Pendaftaran Tanah

4. PPninor6/1999 tentang Penguasaan Hutan dan Pemungutan hasil hutan pada hutan produksi

5. Inpres no. 1/1976,tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang agraria dengan bidang kehutanan pertambangan tranmigrasi dan pekerjaan umum.

5. Peraturan Daerah

 a. Perda Propinsi Bali no. 6 tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

b. Perda Tapanuli utara no 10 tahun 1990 tentang Lembaga adat Dalihan Na Tolu.

Khusus di Sumsel Perda tingkat Propinsi adalah Perda nomor 12 tahun 1988 dengan sebutan Lembaga Adat, sebagai pengganti istilah Masyarakat Hukum Adat.

Untuk tingkat propinsi disebut dengan Pembina Adat, untuk tingkat kabupaten dan kota disebut Pemangku Adat dan untuk tingkat kecamatan disebut Rapat Adat.

Turunan Perda nomor 12 tahun 1988 dibuatlah perda kabupaten misalnya Perda Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin dan Muaraenim. (dan yg lain belum tertulis).

Namun disayangkan penamaan Perda Kabupaten tidak seragam satu sama lain berbeda.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved