Syarat Pencairan BLT dari Dana Desa Dipermudah, Menteri Keuangan Keluarkan Aturan Baru

Ada PMK baru yang saya rasa penting untuk diketahui yakni relaksasi pencairan dana desa, terutama terkait BLT dana desa.

SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI
Ilustrasi: Bupati Musirawas, H Hendra Gunawan menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) secara langsung di Desa U1 Pagar Sari Kecamatan Purwodadi, Jumat (15/5/2020). 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Syarat pencairan dana desa tahun 2020 direlaksasi.

Aturan baru relaksasi persyaratan pencairan dana desa tahun 2020 tersebut dikeluarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Adapun tujuan dari relaksasi persyaratan pencairan dana desa untuk mempercepat pencairan bantuan langsung tunai (BLT) yang dialokasikan melalui dana desa.

Resmi Launching Penyaluran Bantuan BLT, Bupati Banyuasin Pastikan Masyarakat mendapatkan Haknya

Bupati Musirawas Turun Langsung Serahkan BLT Dana Desa ke Masyarakat

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, relaksasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020.

"Ada PMK baru yang saya rasa penting untuk diketahui yakni relaksasi pencairan dana desa, terutama terkait BLT dana desa. Peraturannya nomor 50, baru dirilis kemarin," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Secara lebih detil dia menjelaskan, melalui beleid tersebut, pemerintah pusat hanya memberikan dua syarat bagi pemerintah daerah untuk mencairkan dana desa tahap I, yaitu peraturan kepala daerah (perkada) dan surat kuasa.

Sebelumnya, diperlukan tiga persyaratan agar dana desa bisa dicairkan, yaitu perkada yang mengatur rincian dana desa, peraturan desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes), serta yang terakhir surat kuasa.

Distribusi BLT DD untuk 138 KK di Desa Remantai Kabupaten Empat Lawang Langsung Diawasi Pihak Camat

BLT Dana Desa di PALI Segera Dicairkan, DPMD Jamin Tak Ada Tumpang Tindih Data Penerima

Untuk tahap kedua yang sebelumnya ada persyaratan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian dana desa sulit didapat, saat ini tidak berikan persyaratan.

Hanya saja, pemerintah daerah harus melakukan taggung atas desa-desa mana yang layak salurkan dalam sistem ONSPAN di dalam DJPB.

"Harapannya tahap kedua tanpa syarat, seluruh dana desa tahap pertama yang sudah tersalur, bisa menikmati salur tahap kedua," kata dia.

Sedangkan tahap ketiga, dari yang tadinya persyaratan realisasi penyerapan, kemudian laporan konvergensi stunting dan Perkades, akan tetap digunakan seperti biasa.

Penyaluran ini bisa dilakukan bertahap dalam satu bulan.

Misalnya penyaluran tahap Idibagikan sebanyak tiga kali dengan skema 15 persen bulan pertama dan kedua, sisanya 10 persen bulan ketiga.

"Skema yang sama berlaku untuk penyaluran tahap II. Untuk tahap III, penyalurannya dilakukan sesuai ketentuan. Harapan ktia, dana desa ini uangnya sudah tersedia di desa. Tinggal desanya bisa kelola bagi orang orang yang berhak," jelas dia.

Agar BLT Lancar, Sri Mulyani Sederhanakan Syarat Penyaluran Dana Desa

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul  "Agar BLT Lancar, Sri Mulyani Sederhanakan Syarat Penyaluran Dana Desa"Penulis : Mutia Fauzia

Editor: Sudarwan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved