Breaking News:

Berita Musirawas

Musirawas Raih Peringkat Terbaik ke 7 Nasional Pencegahan Korupsi Terintegrasi Versi KPK

Bupati Musirawas H Hendra Gunawan mengaku sangat bersyukur atas capaian yang sudah berhasil ditorehkan Kabupaten Musirawas dalam pencegahan korupsi

Penulis: Ahmad Farozi | Editor: Welly Hadinata
SRIPOKU.COM/AHMAD Farozie, HANDOUT
Bupati Musirawas H Hendra Gunawan dan Wakil Bupati Hj Suwarti Burlian 

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Kabupaten Musirawas di bawah kepemimpinan Bupati H Hendra Gunawan dan Wakil Bupati Hj Suwarti Burlian, ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai daerah dengan capaian terbaik ke 7 tingkat nasional dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK atau Monitoring Center for Prevention (MCP).

Untuk tingkat Propinsi Sumsel, Musirawas sebelumnya sudah ditetapkan sebagai daerah terbaik kedua untuk kategori yang sama versi KPK.

Bupati Musirawas H Hendra Gunawan mengaku sangat bersyukur atas capaian yang sudah berhasil ditorehkan Kabupaten Musirawas dalam upaya pencegahan korupsi di kancah nasional sebagaimana yang ditetapkan oleh KPK tersebut.

"Alhamdulillah selama dua tahun kita bisa mencapai hasil yang cukup maksimal dalam hal pencegahan korupsi sesuai dengan arahan KPK. Bukan hanya ditingkat propinsi Sumsel saja tapi kita ditetapkan berada diperingkat tujuh terbaik nasional, hal ini tentunya patut kita syukuri" kata H Hendra Gunawan, Kamis (14/5/2020).

Pencapaian itu kata H Hendra Gunawan dapat diraih melalui kerja bersama dengan semangat AK5 khususnya dilingkungan Pemkab Musirawas dalam melakukan pencegahan terjadinya korupsi.

Dikatakan, Pemkab Musirawas sangat fokus dalam upaya pencegahan korupsi.

Dalam dua tahun terakhir, baik eksekutif maupun legislatif Kabupaten Musirawas mendapatkan nilai 100 persen dalam melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Ini salah satu bentuk keseriusan kita untuk sama-sama memberantas korupsi di negara dan daerah kita," ujarnya.

Sementara itu, program koordinasi supervisi pencegahan dan pemberantasan korupsi meliputi delapan area strategis yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi atau delapan Area Korsupgah KPK.

Yaitu, e-Budgeting dan e-Planing atau perencanaan dan penganggaran APBD. Kemudian pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

Dari delapan Area Korsupgah KPK itu, Musirawas berhasil nilai 100 persen untjk tiga area, yaitu e-Budgeting dan e-Planing atau perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sementara Peningkatan Kapabilitas APIP 78 persen, Manajemen ASN 95 persen, Optimalisasi Pendapatan Daerah 92 persen, Manajemen Aset Daerah 93 persen dan Tata Kelola Dana Desa 90 persen.

Sejak ditandatanganinya rencana aksi antara Pemkab Musirawas dengan KPK RI terkait Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi, mulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2020, progress peningkatan capaian target rencana aksi tersebut cukup signifikan.

Dimana pada hasil evaluasi Tahun 2018, Musirawas menduduki peringkat pertama di Wilayah Provinsi Sumsel dengan perolehan nilai 77 persen.

Kemudian pada evaluasi tahun 2019, Musirawas berada diperingkat kedua, namun dengan peningkatan nilai hingga mencapai 94 persen.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved