DPRD Pagaralam Minta Dinsos Jangan Berkutat dengan Data, Masyarakat Butuh Cepat Bantuan Sembako

Laporan wartawan Sripoku.com, Wawan Septiawan

SRIPOKU.COM, PAGARALAM - DPRD Kota Pagaram bersama Pemkot Pagaralam diwakili Dinas Sosial Pagaralam untuk kesekian kalinya menggelar rapat membahas jadwal pelaksanaan pembagian sembako bagi masyarakat yang terdampak Pandemi virus Covid-19.

Pantuan diruang sidang utama DPRD, rapat sempat berlangsung panas, salah satu anggota DPRD dari Partai Golkar Zifeni Amer menumpahkan kekesalan kepada pihak Dinas Sosial yang menurutnya masih terus sibuk berkurat dengan data dan klasifikasi bakal penerima Bansos yang bersumber dari APBD tersebut.

Sementara masyarakat terus mempertanyakan kapan Bansos tersebut akan dibagikan.

"Tidak perlu lagi berkutat dengan teori ini dan teori itu soal regulasi ini regulasi itu, segerahlah salurkan bantuan kepada masyarakat karena dampak Covid-19 ini sudah sangat dirasakan masyarakat Pagaralam," tegasnya.

Ketegangan didalam rapat ini terjadi lantaran anggota dewan merasa tak puas dengan penjelasan pihak Dinsos Kota Pagaralam mengenai mekanisme pendataan dan kwalifikasi masyarakat yang akan menerima bansos tersebut.

Perwakilan Dinsos Kota Pagaralam melalui Kabid Resos, Burako Bangun mengatakan, pihaknya telah mengusulkan nama-nama calon penerima Bansos daerah yang berasal dari data pusat untuk di verifikasi ulang.

"Ada ribuan nama masyarakat yang masuk dalam usulan calon penerima bantuan namun tetap semua itu harus berpegang pada regulasi yang telah di tentukan pemerintah pusat melalui kementrian sosial," jelasnya.

Sementara itu ketua DPRD Pagaralam, Jenni Sandiyah menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan langkah berikutnya terkait pembagian sembako kepada Pemkot Pagaralam dan menunda kegiatan Reses yang sebelumnya sudah menjadi kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkot Pagaralam mengenai pembagian sembako bagi masyarakat.

"Dengan ini saya sampaikan bahwa kegiatan reses kami kemasyarakat akan kami tunda kaitannya dengan rencana pembagian sembako yang bersumber dari APBD. Kami juga sudah malu dengan masyarakat jika masih saja berkutat dan berpolemik soal data ini dan itu. Kami serahkan semuanya dengan Pemkot Pagaralam," tegasnya.