Opini

Pembebasan Napi di Tengah Pandemi Covid-19, Malapetaka atau Berkah?

Kebanyakan napi dengan kasus tindak pidana ringan seperti judi, pencurian biasa, penadahan, dan lain-lain, yang hukumannya bisa dengan denda.

SRIPOKU.COM/Handout
Darwind Sepriansyah-Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Lahat-Sumsel. 

Oleh Darwind Sepriyansyah

SUDAH berjalan lebih satu bulan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) nomor MHH-19.PK/01.04.04, tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, tapi pemberitaan tentang napi asimilasi yang kembali melakukan pelanggaran pidana (residivis) tetap menarik diulas berbagai pihak, termasuk media massa.

Lantas, benarkah kebijakan ini berbuah malapetaka dilihat dari sudut pandang Sosiologis? Ataukah justru sebaliknya, merupakan berkah?

Sebelum membahas hal tersebut lebih dalam, penulis ingin menjelaskan secara garis besar perihal Permenkumham 10/2020 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada 30 Maret 2020 lalu.

Permenkumham ini intinya menekankan pada mekanisme tata cara atau syarat pembebasan tahanan yang dipermudah, sehingga dalam kondisi darurat Covid-19 seperti saat ini dapat dilakukan percepatan memberikan hak kepada napi, yakni melalui asimilasi di rumah maupun integrasi sosial.

Pelaksanaannya serentak dilakukan pada 1 April 2020 oleh UPT Lapas/Rutan se-Indonesia hingga batas 31 Desember 2020.

Pada tujuh hari pertama program ini dijalankan, tercatat hampir 32 ribuan WBP yang dikeluarkan oleh lapas dan rutan se-Indonesia. Hingga 1 Mei 2020 malah hampir menembus 40 ribuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mendapatkan program asimilasi di rumah maupun integrasi sosial, baik itu Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB) maupun Cuti Mengunjungi Keluarga (CMB).

Sebenarnya dalam kondisi normal, program asimilasi maupun integrasi ini sudah lama berjalan sejak 2013 atau sejak terbitnya Permenkumham No.21 Tahun 2013.

Kemudian diubah dengan Permenkumham No.21 Tahun 2018 dan beberapa pasal disesuaikan kembali melalui Permenkumham No.18 Tahun 2019. Terbaru, kali ini Menkumham menerbitkan Permenkumham 10/2020 seperti dijelaskan di atas.

Lantas apa yang dimaksud dengan asimilasi itu? Mengutip Wikipedia, asimilasi dalam arti luas adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.

Halaman
1234
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved