Virus Corona di Sumsel

PNS Nekat Mudik saat Lebaran akan Terima Sanksi Mulai dari Ringan Hingga Berat, Berikut Rinciannya

Peringatan keras dilakukan Pemkot Lubuklinggu selama masa pandemi Covid-19, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)

TRIBUN SUMSEL/EKO HEPRONIS
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Zulfikar 

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Jika nekat Mudik Lebaran, khusus untuk PNS dan ASN akan terima sanksi ringan hingga keras.

Peringatan keras dilakukan Pemkot Lubuklinggu selama masa pandemi Covid-19, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pihak BKD dalam hal ini khusus untuk di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melarang  Mudik ASN atau PNS saat lebaran mendatang.

Larangan keras ini berlaku dan beriringan dengan sanksi berat kepada ASN atau PNS yang berangkutan.

Terkait dengan sanksi dijelaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Zulfikar mengatakan, larangan mudik ASN atau PNS tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 46 Tahun 2020.

"Selama masa Covid-19, ASN dilarang untuk mengajukan cuti dan pejabat pembina kepegawaian juga tidak diperbolehkan memberikan izin cuti bagi ASN," ungkap Zulfikar pada Tribunsumsel.com, Minggu (2/5).

Ia mengatakan, esensi dari pelarangan ASN mudik ini adalah untuk pencegahan Covid-19 supaya tidak menyebar. Karena Covid-19 ini tidak kelihatan, orangnya bisa terlihat sehat namun bisa jadi sudah terpapar.

"Ketika melakukan perjalanan Mudik sangat bahaya dan bisa menularkan ke orang lain dikampung halamannya. Itu yang harus dihindari apalagi Kota Lubuklinggau ini statusnya sudah zona merah," ujarnya.

Ia menjelaskan, cuti bagi ASN hanya boleh diterapkan untuk keadaan khusus, seperti cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti dengan alasan khusus seperti keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia, izin cuti yang tidak menyangkut ketiganya dilarang.

"Untuk surat edarannya baik dari kementerian langsung maupun edaran dari BKPSM sudah kita sampaikan ke OPD masing-masing, termasuk untuk pengawasannya kedepan," paparnya.

Ia pun menegaskan, bagi ASN yang melanggar ketentuan larangan Mudik ini akan diberikan sanksi tegas sesuai Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Untuk pengawasannya di kembalikan kepada kepala dinas masing-masing, untuk hukumannya mulai dari disiplin tingkat ringan seperti teguran, bahkan bila tidak bisa ditolerir sanksi berat berupa turun pangkat," katanya. 

Tribun Sumsel/Eko Hepronis

Editor: Hendra Kusuma
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved