Tak akan Tolak Pemudik soal Corona, Bupati: Mereka tak memiliki pekerjaan lagi di daerah perantauan

SRIPOKU.COM-Imbauan larangan mudik dari Presiden Jokowi terkait Covid-19, diterapkan tanpa pandang bulu oleh aparat yang menghalau balik para pemudik ketika memasuki areal perbatasan.

Larangan mudik ini berlaku untuk semua daerah di Indonesia, sehingga tak heran jika pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kemudian bekerjasama dengan TNI –Polri ditugaskan di areal perbatasan.

Mereka ditugaskan untuk mencegah para pemudik memasuki batas wilayah masing-masing demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

Maklum, banyaknya orang mudik menjelang lebaran atau yang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan di daerah rantau mereka, sejak terjadi badai Covid-19.

Jika beberapa daerah melarang keras para pemudik memasuki wilayahnya karena Covid-19, maka di Wonogiri,perantau yang mudik tetap diterima dengan syarat mengikuti persyaratan protokol kesehatan.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengaku tak akan menolak dan menghalau para perantau dari zona merah yang nekat mudik ke Wonogiri.

Pasalnya, rata-rata warga yang nekat mudik ke kampung halaman lantaran di tanah perantauan tidak memiliki pekerjaan lagi.

“Kami tidak akan mungkin menolak dan menghalau pemudik. Kalau kami tolak dan halau mereka mau dikemanakan. Mereka itu bukan kerbau. Yang di dalam bus itu bukan kerbau tetapi manusia,” ujar Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek kepada Kompas.com, Senin (27/4/2020) sore.

Bagi Jekek, penerapan kebijakan penolakan warga yang mudik tidaklah tepat.

Untuk itu, bila ditemukan pemudik terindikasi sebagai pembawa Covid-19 maka pemerintah harus hadir dengan menangani sesuai protokol kesehatan bukan dilakukan penolakan.

“Apakah mereka (pemudik) itu bukan sesuatu yang berharga dan harus dilindungi,” kata Jekek.

Menurut Jekek, pemerintah harus memiliki peran lebih dalam menangani perantau yang nekat mudik. Tetapi tidak menggunakan cara penolakan dan penghalauan perantau saat tiba diperbatasan dareah.

“Kalau pemudik yang sampai Wonogiri berarti ada yang tidak optimal. Faktanya ada bus yang bisa masuk bawa penumpang.” kata Jekek. Jekek mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah yang menerapkan PSBB sehingga para perantau tetap masih bisa mudik ke Wonogiri.

Kondisi itu menunjukkan di daerah yang menerapkan PSBB terdapat kebocoran-kebocoran sehingga warga bisa tetap mudik.

“Bisa jadi PSBB tidak efektif pelaksanaannya,” kata Jekek.