Berita Banyuasin

Rumah Mewah alias Gedong tidak Diberi Label Penerima Program Keluarga Harapan, Dinilai Pilih Kasih

Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) terkesan tebang pilih dalam labelisasi rumah bantuan program pemerintah tersebut.

SRIPOKU.COM/FAJERI RAMADHONI
Seorang petugas PKH ketika memasang stiker pada rumah penerima manfaat PKH di Kabupaten Musi Banyuasin. 

SRIPOKU.COM, BANYUASIN -- Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) terkesan tebang pilih dalam labelisasi rumah bantuan program pemerintah tersebut.

Rumah tak layak huni dilabel sedangkan rumah gedong tidak diberi label.

Informasi didapat Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, masih ditemukan sejumlah rumah yang tidak diberi tanda penerima PKH.

Padahal pemilik rumah orang yang mampu alias rumah beton alias rumah gedongan.

"Iya ada rumah orang kaya yang menerima bantuan PKH tidak dicap. Sementara penerima PKH yang lainnya, jelas orang yang miskin rumah dilabel, ini tidak adil," kata warga yang namanya enggan disebutkan, Minggu (26/4/2020).

Ia meminta kepada pihak yang terkait agar data penerima bantuan PKH dilakukan perbaikan sebab masih ada warga yang menerima PKH tidak tepat sasaran.

"Kalau bisa dilakukan pendataan ulang agar bantuan untuk warga miskin tepat sasaran," harapnya yang juga meminta rumah gedongan juga diberi label, jangan menjadi alasan dana. Kalau memang tidak ada dana bisa tarik saja dana warga penerima PKH.

Petugas Kesehatan RSUD Sekayu Diberi Jaminan Fasilitas Tangani Covid-19 yang Menolak Dirumahkan

Tim 119 Satgas Covid Kabupaten OKU Kembali Jemput Warga Positif Covid-19

Terkuak! Ibu Muda Tewas dalam Kondisi Bugil Ternyata Dibunuh Suaminya karena Motif Cemburu

Koordinator Pendamping PKH Banyuasin Deni Henata SSos menegaskan, akan meminta kepada pendamping PKH di wilayah itu untuk ke lapangan.

Ada beberapa kemungkinan edukasi supaya yang bersangkutan mengundurkan diri termasuk proses penyadaran.

"Sejak 19 April ini (Covid-19) kami bekerja di rumah sehingga belum dilakukan lagi label rumah KPM," kilah Deni yang tak mau disalahkan kinerja tim mereka di lapangan.

Dirinya mengakui belum seluruh rumah penerima bantuan PKH di Banyuasin yang dilabel belum tuntas lantaran dananya murni mandiri bukan dari Dinas Sosial Banyuasin.

"Sebanyak 28.113 KPM yang menerima bantuan PKH, jumlah itu tidak mutlak dan dipastikan akan berkurang ada tiga sebab habis komponen, tidak komitmen dan berubah status sosial," tandasnya.

Penulis: Mat Bodok
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved