DPRD Pagaralam Potong Dana Perjalanan Dinas untuk Bagikan 25 Ribu Paket Sembako Dampak Corona

Laporan Wartawan Sripoku.com, Wawan Septiawan

SRIPOKU.COM, PAGARALAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam bersama pihak legeslatif Pagaralam bahu membahu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau Virus Corona.

Pemkota Pagaralam telah menyiapkan dana miliaran rupiah untuk dialokasikan dalam rangka penanganan dan penanggulangan wabah Virus Corona.

Selain itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pagaralam rela mealokasikan Dana Perjalanan Dinas mereka sebasar Rp 3,3 miliyar untuk digunakan sebagai dana penanggulangan dan pencegahan wabah Virus Corona di Kota Pagaralam.

• Aturan Berwudhu yang Benar Saat Menjalankan Puasa di Bulan Ramadan, saat Berkumur Harus Begini!

Bahkan tak tanggung-tanggung DPRD Kota Pagaralam akan membagikan sebanyak 25 ribu paket sembako untuk 25 ribu Kepala Keluarga (KK) yang terkena dampak dari Covid-19 ini.

Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenni Sandiyah, mengatakan pandemi Covid-19 sangat meresahkan masyarakat dunia dan Indonesia, termasuk Kota Pagaralam.

"Berbagai imbauan untuk membatasi kegiatan di luar rumah sangat berdampak pada sistem ekonomi masyarakat Pagaralam. Terutama para pekerja yang biasa bekerja di luar rumah untuk mencari makan sehari-hari," ujarnya.

Untuk itu, seluruh anggota DPRD Kota Pagaralam sepakat untuk memotong Dana Perjalanan Dinas mereka demi membantu masyarakat yang terkena dampak dari imbauan pembatasan tersebut demi memutus rantai penularan Virus Corona.

• Baru Keluar Penjara Program Asimilasi, Pria di OKU Dibacok Kakak Ipar, Dipicu Masalah BPKB Motor

"Agar masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari maka Kami akan membagikan 25 ribu paket sembako untuk 25 ribu KK yang terkeda sampak ini," katanya.

Pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial untuk meminta data masyarakat yang sudah mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat seperti bantuan dari Progran Keluarga Harapan (PKH).

"Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maka akan tidak akan dapat lagi sembako dari DPRD Pagaralam. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan dan bantuan yang akan diberikan tepat sasaran," jelasnya.