Kreditur Harus Taati Instruksi Presiden

Jangankan untuk membayar cicilan kredit kendaraan, memenuhi kebutuhan sehari-hari pun masyarakat sangat sulit.

SRIPOKU.COM/HUSIN
Ketua YLKI Sumsel Dr RM Taufik Husni SH, MH 

PALEMBANG, SRIPO -- Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumsel, Taufik Husni sangat menyayangkan masih banyak perusahaan pembiayaan dan perbankan yang tak mentaati instruksi Presiden untuk memberikan kelonggaran kredit dalam kondisi wabah virus corona seperti saat ini.

Ia menjelaskan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi untuk memberikan keringanan cicilan terhadap para ojek online, taksi, nelayan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Mengingat saat ini Covid-19 sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Tanah Air.

"Apa yang disampaikan Presiden merupakan instruksi langsung dan harus ditaati. Semua wilayah Indonesia sedang terdampak, kebijakan ini sangat membantu masyarakat kecil," katanya.

Soal Kelonggaran Cicilan, Debt Collector Tutup Mata

Debt Collector Diperingatkan Jokowi tak Tagih Motor Kredit di Tengah Virus Corona, Kapolri Beraksi!

Menurutnya, dalam kondisi sulit dampak pandemi corona membuat mata pencaharian masyarakat menengah ke bawah kesulitan. Jangankan untuk membayar cicilan kredit kendaraan, memenuhi kebutuhan sehari-hari pun masyarakat sangat sulit.

Dengan keadaan yang dihadapi Indonesia sekarang, seharusnya pelaku usaha perbankan dan perusahaan pembiayaan tunduk terhadap intruksi orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Masyarakat sebagai konsumen sangat terbantukan dengan intruksi ini. Seharusnya pelaku usaha jangan cari alasan untuk tak taat mengikuti arahan Presiden," tegas Taufik.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar berkonsultasi secara baik-baik dengan pihak perusahaan pembiayaan dan perbankan mengenai solusi kelonggaran kredit. Apabila, pihak terkait tidak menerapkan intruksi Presentasi maka bila dilaporkan ke polisi.

"Kebijakan ini berlaku untuk semua, bukan hanya yang positif corona. Kreditur jangan cari alasanlah. Kalau masih ada penarikan hingga pemaksaan bisa dilaporkan ke pihak berwajib," jelasnya. (oca)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved