Virus Corona di Indonesia

BPTJ Resmi Batasi Akses dan Semua Moda Transportasi di Jabodetabek, Untuk Cegah Penyebaran Corona

Dalam rangka memutus rantai penyebaran wabah Virus Corona di wilayah Jabodetabek, BPTJ Resmi Batasi Akses dan Semua Moda Transportasi

SRIPOKU.COM/ALAN NOPRIANSYAH
Ilustrasi, Terminal Angkutan bus salah satu di Sumsel. 

SRIPOKU.COM -- Dalam rangka memutus rantai penyebaran wabah Virus Corona di Indonesia khsusunya di wilayah Jabodetabek, dilakukan pembatasan secara parsial atau menyeluruh terhadap operasional sarana dan prasaran transportasi.

Pembatasan tersebut diresmikan melalui surat edaran mengenai pembatasan moda transportasi di wilayah Jabodetabek oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Dalam surat edaran yang diterima Tribunnews, Rabu (1/4/2020), pembatasan tersebut meliputi penghentian sementara layanan kereta api (KA) jarak jauh, KA Commuter Line.

Menutup sementara kereta di Jabodetabek, membatasi operasional Moda Raya Terpadu (MRT).

Selanjutnya menutup Lintas Rel Terpadu (LRT), hingga menutup sementara perusahaan otobus (PO) dan menghentikan layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari dan ke wilayah Jabodetabek.

5 Pemain Legendaris Ini Gagal Memperkuat Man United Selama Tiga Dekade Terakhir

Pastikan Pemain Tetap Latihan Mandir, Persib Bandung Punya Cara Tersendiri Kawal Pemain

Liga 1 dan Liga 2 Dihentikan Sementara, Pemain Persebaya Tak Rasakan Perbedaan Latihan Mandiri

 

 

Selain itu, dalam surat edaran ini juga disebutkan, adanya pembatasan secara parsial terhadap operasional sarana transportasi di ruas jalan tol dan jalan arteri nasional.

Pembatasan tersebut dilakukan dengan melarang sementara mobil penumpang dan bus umum atau perseorangan, memasuki ruas jalan tol dari dan keluar wilayah Jabodetabek, hingga menutup sementara akses layanan angkutan penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pembatasan Aktivitas Pegawai

Melalui surat edaran ini juga disampaikan pembatasan aktivitas para pegawai pada instansi atau kantor demi mengurangi penggunaan transportasi publik.

Seperti misalnya, menutup sementara perkantoran dan instansi pemerintah, menutup tempat wisata dan hiburan, tempat perbelanjaan dan perhotelan.

Hingga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home.

"Pelaksanaan surat edaran ini, tetap memperhatikan kebijakan dan keputusan Kementerian Kesehatan atau Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19," tulis surat edaran tersebut.

Sementara itu, Staf Khusus Kemenhub Bidang Komunikasi, Adita Irawati yang dikonfirmasi Tribunnews malam ini, mengatakan, surat edaran tersebut menjadi acuan atau rekomendasi apabila Pembatasan Sosial Berskala Besar disetujui sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020.

"Tetapi nanti dalam prosesnya dari Pemerintah Provinsi, mengajukan ke Menteri Kesehatan yang sebagai wakil pemerintah dalam urusan kesehatan," ujar Adita saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2020).

Surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Polana B. Pramesti ini, disebutkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dicabutnya masa status darurat bencana wabah penyaakit akibat Virus Corona di Indonesia oleh Badan Nasional Panggulangan Bencana (BNPB).

Editor: adi kurniawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved