Sebagian Pegawai Pemkab Muratara Bekerja dari Rumah, Awas Jangan Berleha-leha, Diawasi Inspektorat

Pemandangan yang berbeda di lingkungan perkantoran Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Jumat (27/3/2020).

Editor: Refly Permana
tribunsumsel.com/rahmat aizullah
Halaman kantor Bupati Muratara terlihat sepi, Jumat (27/3/2020). Pemkab Muratara mengeluarkan kebijakan sebagian pegawai bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Virus Corona. 

SRIPOKU.COM, MURATARA - Pemandangan yang berbeda di lingkungan perkantoran Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Jumat (27/3/2020).

Pada hari-hari kerja biasanya, kendaraan pegawai baik sepeda motor maupun mobil berjajar rapi di halaman parkir kantor Bupati Muratara.

Namun yang berbeda hari ini, hanya ada beberapa kendaraan saja yang terparkir di lingkungan pusat pemerintahan Kabupaten Muratara.

Warga Baru Tiba di OKU Diisolasi Selama 14 Hari, dengan Keluarga Harus Jaga Jarak

Pantauan Tribunsumsel.com, kantor Bupati Muratara yang terletak di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit ini terlihat sepi.

Hanya ada beberapa pegawai saja yang masuk bekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Tak hanya kantor Bupati Muratara, kantor organisasi perangkat daerah (OPD) pun terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai yang masuk bekerja.

Pemandangan yang tak biasa ini ternyata disebabkan oleh kebijakan Pemkab Muratara yang menginstruksikan sebagian pegawai bekerja dari rumah.

Kebijakan ini dibuat menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk memutuskan mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Bacaan Niat & Tata Cara Sholat Maghrib Lengkap Doa Wirid serta Dzikir Sesudah Sholat Lengkap Sunah

Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Muratara, Susyanto Tunut.

"Iya, surat edaran Pak Bupati sudah ada, cuma jangan disalahartikan, itu bukan pemberitahuan libur, tapi bekerja dari rumah," katanya.

Penerapan sistem bekerja dari rumah ini dimulai dari tanggal 27 sampai 9 April 2020.

Lanjut Susyanto, setiap OPD harus memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Secara teknisnya, kebijakan ini diatur oleh Kepala OPD masing-masing, karena tidak semua pegawai bekerja dari rumah.

"Nanti Kepala OPD yang membuat pengaturannya, karena tidak mungkin semuanya bekerja dari rumah. Diatur, siapa yang bekerja di kantor, siapa yang bekerja di rumah, itu pun bisa gantian," katanya.

MUI Ogan Ilir Masih Perbolehkan Salat Jumat di Masjid, Bisa Juga Zuhur di Rumah, Ini Pertimbangannya

Susyanto menambahkan, para pegawai yang bekerja dari rumah akan diawasi oleh Inspektorat agar tidak ada yang menyalahi kebijakan.

"Ini akan diawasi oleh inspektorat supaya kebijakan ini tidak dijadikan alasan untuk tidak bekerja, apalagi dalam pelayanan masyarakat," tegasnya.

Sumber: Tribun Sumsel
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved