Hak Atas Cuti Haid pada RUU Cipta Kerja

Penghapusan Pengecualian Asas “No Work No Pay”

Hangatnya pembahasan RUU Cipta Kerja sampai saat ini masih terus mengalir pada komunikasi publik Indonesia.

Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. 

Penghapusan Pengecualian  Asas “No Work No Pay” terhadap Hak Atas Cuti Haid pada RUU Cipta Kerja

Oleh : Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.

Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan STIHPADA

Hangatnya pembahasan RUU Cipta Kerja sampai saat ini masih terus mengalir pada komunikasi publik Indonesia.

Sebagai ide hukum (rechts idee) yang terkandung pada Pasal 88 RUU Cipta Kerja tentang la­tar belakang dirumuskannya pengaturan ketenagakerjaan melalui metode omnibus law (konsep konsolidasi terhadap beberapa peraturan) adalah dimaksudkan dalam rangka pe­nguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan untuk meningkatkan peran tenaga kerja dalam mendukung investasi.

Secara teoritis, peranan dan fungsi investasi itu sendiri dalam sistem perekonomian dapat digambarkan dengan rumus Y=C+I+G+(X-I).

Y = Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran; C = Konsumsi nasional; I  = Investasi; G = Pengeluaran Pemerintah; X = Ekspor; I  = Impor.

Dari pemahaman tersebut terlihat bahwa investasi merupakan salah satu instrumen yang sangat menentukan dalam peningkatan perekonomian suatu negara.

Namun apakah pada upacara pemujaan terhadap investasi itu haruslah diselenggarakan dengan mengadakan tumbal yang berupa penyingkiran hak-hak pekerja, khususnya hak pekerja perempuan?

Pada Pasal 89 RUU Cipta Kerja telah diadakan perubahan, penghapusan, dan penetapan pengaturan baru terhadap UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved