OTT KPK dan Demotivasi Pegawai

"Selama empat tahun ini, KPK telah melakukan 87 OTT dengan total tersangka awal setelah OTT adalah 327 orang"

Istimewa
Dr. Ir. H. ABDUL NADJIB, MM: Dosen FISIP Universitas Sriwijaya/Pemerhati Kebijakan Publik Daerah. 

SRIPOKU.COM - "Selama empat tahun ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah melakukan 87 OTT (O­pe­rasi Tangkap Tangan) dengan total tersangka awal setelah OTT adalah 327 orang," ucap Wa­kil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers Kinerja KPK 2016-2019 di gedung KPK, Ja­karta, (17/12/2019).

Apakah keberhasilan OTT tersebut menjadi prestasi heroik lembaga an­ti­ra­suah dalam mengatasi bahaya laten korupsi di Indonesia atau menjadi kegiatan festivalisasi e­k­sistensi pejabat KPK dalam menunjukkan kinerja kepada masyarakat.

Debatable di tengah ma­­syarakat perihal tersebut berkembang dinamis dalam konteks usaha penanggulangan korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa di negeri tercinta ini. Sementara itu persepsi tentang sta­tus hukum OTT menjadi diskusi hangat dikalangan pakar hukum. OTT tidak disebut dalam KUHAP dan UU Tipikor, serta UU KPK.

Rocky Gerung Pernah Tantang Wahyu Setiawan, Komisioner KPU yang Kena OTT KPK Ini Dibikin Malu!

Cegah Infeksi Virus Corona, Hindari Pakai Sampel Produk di Toko Kosmetik

OTT adalah istilah KPK untuk “menangkap basah” se­se­orang yang diduga sebagai pelaku korupsi. Sebuah operasi yang rahasia, terukur dan jarang kor­bannya dapat selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika KPK “mengendus” adanya korupsi. Dalam melakukan OTT ada dua teknik yang digunakan oleh KPK yaitu penyadapan dan penjebakan.

Belakangan ini, banyak terjadi tindak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Mereka yang terjaring dalam razia tersebut, rata-rata merupakan pejabat daerah yang ter­sang­kut kasus suap. OTT yang dilakukan oleh KPK sendiri, telah menjadi sebuah tindakan yang stra­tegis untuk membekuk para pejabat yang nakal.

Teknik ini sukses membongkar kebusukan elite daerah yang sudah berjalan sejak berdirinya KPK tahun 2002. Ada bermacam-macam ist­i­lah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana korupsi, di antaranya adalah sebagai salah sa­tu bentuk dari crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official crime, atau abuse of power. Modus operandi korupsi secara umum adalah pemberian suap (bribery), pemalsuan (fraud), pemerasan (exortion), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse or discretion), dan nepotisme (nepotism).

Sampai awal Oktober 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi ta­ngkap tangan (OTT) kepala daerah ke-119. Dari 119 kepala daerah itu, 47 di antaranya di­je­rat melalui proses OTT. Dan dari 119 kepala daerah terkena kasus korupsi ada 7 kepala dae­rah berasal dari Propinsi Sumatera Selatan atau dapat dikatakan 41 % dari jumlah kepala dae­rah di Sumatera Selatan terjerat kasus korupsi. Tulisan ini tidak membahas tentang status hu­kum OTT, kerugian materi korupsi, atau bagaimana proses OTT dilakukan KPK melainkan dam­pak OTT KPK terhadap motivasi pegawai yang kepala daerahnya terkena OTT KPK.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi

RB Sumanto dkk (2014) mengemukakan bahwa secara umum pengetahuan masyarakat tentang korupsi yang berkembang saat ini bersumber dari jalur media massa, yaitu siaran pemberitaan di TV, siaran radio dan pemberitaan di Surat kabar (67,4%). Sumber pengetahuan tentang korupsi dari komunikasi horizontal (saudara/family, tetangga dan teman) dan sumber dari media massa tersebut tercatat 77,6%.

Halaman
123
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved