Breaking News:

Omnibus Law

Quo Vadis Omnibus Law

Pada hakekatnya hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat meng­ayo­m­i masyarakat.

Editor: Salman Rasyidin
Quo Vadis Omnibus Law
ist
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H

Jika ada peraturan yang berbelit–belit, maka otomatis hal tersebut akan berimplikasi ke­­pada sulitnya untuk mendapat kemudahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Menurut da­ta WB Ease of Doing Business Survey 2020, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia ma­sih kalah dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia  Thailand dan Viet­nam.

Untuk di level dunia, Indonesia berada di peringkat 73 (tujuh puluh tiga) dari 190 (se­ra­tus sembilan puluh) negara.

Omnibus law seyogianya merupakan alat simplifikasi terhadap seluruh norma aturan yang ber­belit dan tumpang tindih yang dicakup ke dalam satu regulasi saja.

Namun, hal yang harus di­perhatikan omnibus law yang ditetapkan oleh pemerintah jangan justru menambah masalah baru.

Visi akan kemudahan birokrasi dan admnistratif jangan sampai terdistorsi dengan ada­nya penyalahgunaan wewenang.

Semangat deregulasi yang memotong akses birokrasi, oto­ma­tis akan memperbesar kewenangan yang dipegang oleh para pelaku pembuat kebijakan ter­kait (stakeholder).

Masalah barunya ialah tindakan abuse of power sangat dimungkinkan terjadi. Fenomena tersebut apabila benar–benar terjadi, makan omnibus law bukanlah solusi te­tapi involusi (kemorosotan) atas persoalan hukum di Indonesia saat ini.

Memangkas ber­ba­gai aturan demi terciptanya efisiensi dalam proses hukum terutama berkaitan birokrasi atau ad­ministrasi, tidaklah salah bahkan sangat dianjurkan.

Salah satu contoh di dunia peradilan In­donesia mengenal asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana di­atur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved