Breaking News:

Omnibus Law

Quo Vadis Omnibus Law

Pada hakekatnya hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat meng­ayo­m­i masyarakat.

Editor: Salman Rasyidin
Quo Vadis Omnibus Law
ist
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H

Hal yang perlu diperhatikan makna regulasi sebagai filter ter­sebut akan terdistorsi apabila aturan sudah terlalu banyak dan menyebabkan disharmoni an­tar-regulasi itu sendiri.

Kontroversi mengenai omnibus law yang dicanangkan pemerintah saat ini masih bergulir.

Pro dan kontra terhadap adanya omnibus law yang akan ditetapkan nanti tidak dapat dipungkiri me­mang harus terjadi.

Mengingat omnibus law merupakan salah satu kebijakan “paling be­ra­ni” yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama dia menjabat sebagai presiden di pe­ri­ode pertama hingga menjalani periode kedua saat ini.

Dikatakan paling berani dikarenakan se­luruh peraturan yang dapat menghambat visi dan misi pemerintah, akan dihapus dan semuanya dicakup ke dalam satu peraturan perundang – undangan saja.

Hal yang mela­tar­be­la­kangi adanya omnibus law ini demi mewujudkan Indonesia menjadi 5 (lima) besar keku­at­an ekonomi dunia di tahun 2045.

Maka dari itu, visi untuk mereformasi birokrasi dan meng­un­dang investor melalui penyederhanaan peraturan dan perizinan serta menindak pungli, men­jadi salah satu atensi utama dalam mewujudkan visi tersebut.

Obesitas dan kompleksitas produk legislasi di Indonesia dapat digambarkan dengan terda­patnya 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah.

Tidak mengherankan seringkali ter­jadi tumpang tindih pengaturan di tingkat pusat dan daerah sebagai akibat dari Over-re­gu­lated tersebut.

Ketidaksinkronan regulasi ini tentunya dapat memberikan respon negatif bagi setiap elemen, terutama bagi kalangan investor yang akan menanamkan modalnya di In­do­nesia.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved