Breaking News:

Mal Pelayanan Publik Belum Maksimal, SOP 15 Hari Faktanya Dua Bulan

Menurut Elly, keberadaan MPP belum memberikan dampak signifikan bagi kemajuan pelayanan publik di Palembang.

Editor: Soegeng Haryadi
SRIPO/RAHMALIYAH
Mal Pelayanan Publik di Palembang yang berada di kawasan Jakabaring. 

PALEMBANG, SRIPO -- Kota Palembang kini memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lokasinya berada di Kompleks Dekranasda Jakabaring. Menggunakan bangunan bekas Media Center Asian Games 2018 dengan luas lahan sekitar 12 ribu hektar, diklaim menjadi MPP terbesar di Indonesia.

Bangunan tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kota Palembang. Saat ini, sejumlah layanan disediakan dalam MPP Kota Palembang.

Secara internal disediakan pelayanan menyangkut pelayanan yang ada di Pemerintah Kota Palembang, seperti pelayanan pembayaran PDAM, pengurusan data Dukcapil, pembayaran pajak (BPPD) dan lainnya.

Dari sisi eksternal, ada pelayanan SIM, Paspor dari Keimigrasian, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan berbagai pelayanan menyangkut pelayanan perbankan dll.

Diah Natalisa Tinjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jakabaring Palembang, MPP Terbesar di Indonesia

Meski belum dilaunching secara resmi, nyatanya pelayanan bagi masyarakat telah dibuka sejak lama. Elly (29), warga Sukarami, Palembang salah satunya. Ia mengurus advice planning sejak diajukan pada Desember 2019, baru selesai pada pertengahan Februari 2020. Sehingga untuk tahap selanjutnya yakni, pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) miliknya pun harus ikut molor. Sementara berdasarkan SOP pengurusan izin paling lama hanya 15 hari kerja.

Menurut Elly, keberadaan MPP belum memberikan dampak signifikan bagi kemajuan pelayanan publik di Palembang. Walaupun dalam satu gedung terdapat cukup banyak pilihan pelayanan publik, tetapi sistem pelayanan yang diterapkan pada masyarakat masih kategori konvensional.

Padahal, jika berkaca dengan kemajuan teknologi saat ini, sudah seharusnya Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP), sebaiknya menggunakan aplikasi yang bisa di download pengunjung/masyarakat yang mengurus perizinan, sehingga mereka bisa mengetahui tahapan proses berkas yang mereka ajukan.

"Walau ada di satu gedung mau bayar Samsat atau lainnya, tapi untuk urusan perizinan masih lagu lama. Nunggunya pun lama sampai berbulan-bulan, dengan alasan yang beragam dari petugasnya. Bingung juga mau menghubungi ke mana. Alhasil saya seminggu sekali sejak Desember ke MPP buat cek progresnya. Kalau ada aplikasi bisa dilihat apakah sudah selesai atau belum atau kesalahan tidak," jelasnya, Senin (2/3/2020).

Lanjut Elly, disaat bersamaan ada rekannya yang juga tengah mengurus perizinan yang sama di Jakarta dan hanya butuh waktu dua jam sudah selesai tanpa harus menunggu berbulan-bulan.

"Saya tak masalah kalau lokasinya (MPP) jauh asalkan selesai. Ini malah tiap pekan ke sana, tapi tak selesai terus. Harusnya, bisa dicontoh pembayaran Samsat yang satu hari selesai. Karena lama dan ribet makanya banyak orang yang malas urus perizinan kalau bangun rumah," ujarnya.

Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diklaim menawarkan pelayanan one stop service telah rampung. Nantinya akan ada 30 jenis layanan yang bisa didapatkan masyarakat di satu gedung sehingga diharapkan dapat mengefisienkan waktu.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved