Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, Herman Deru Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, Herman Deru Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, Herman Deru Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
Humas Pemprov
Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, Herman Deru Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 

Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, HD Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengaku tak puas pada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki APBD menonjol namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan di daerahnya secara signifikan. Karena alasan itu pula Ia memastikan akan memperketat evaluasi APBD di 17 kab/kota di Sumsel.

" Saya minta betul, saat evaluasi APBD nanti dilihat. Kalau tujuannya tidak sama, muaranya tidak sama untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumsel langsung coret saja," tegas HD saat membuka Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)Provinsi Sumsel, di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (26/2) siang.

Menurut HD kabupaten/kota seperti itu perlu dibimbing agar pembelanjaan APBDnya berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di daerahnya. Sehingga berdampak pada penurunan inflasi secara keseluruhan di Sumsel yang masih di atas nasional.

" Ada beberapa daerah yang menonjol APBDnya artinya benar pembelanjaan uangnya dengan tujuan utama menurunkan angka kemiskinan dengan begitu baik. Tapi ada juga yang tidak ada perubahan alias stuck. Nah ini yang akan kita guide pembelanjaannya. Caranya apa melalui evaluasi APBD," jelasnya.

Sementara itu terkait rapat high level meeting (HLM), HD juga menyampaikan beberapa hal. Diantaranya Ia mengingatkan agar rapat kali ini dapat menghasilkan rumusan yang pas untuk pengendalian inflasi di Sumsel. Kemudian tim juga perlu memikirkan antisipasi dampak virus korona yang melanda Cina terhadap komoditas impor Sumsel seperti bawang putih dan lainnya.

" Saya tidak mau rapat ini hanya menghasilkan rapat lagi. Begitu seterusnya. Tapi bagaimana kita sebagai koorrinator harus memandu kab/kota melakukan inovasi tertentu untuk menurunkan angka kemiskinan," tuturnya.

Meskipun saat ini Sumsel mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, namun Ia meminta TPID dan instansi terkait dapat menjaga kestabilan inflasi. Mengingat inflasi yang stabil dan cenderung rendah akan mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang baik dan berkelenjutan. Bahkan mendukung pertumbuhan unit-uniy usaha kecil menengah dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumsel bahwa tingkat inflasi Sumsel menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada kisaran 5 tahun lalu 2014 tingkat inflasi Sumsel mencaoai 8,48 % dan Tahun 2019 sebesar 2,06% rendah di bawah caoaian nasional sebesar 2,72%.

" Ini menunjukkan sejak dibentuk TPID tingkat inflasi Sumsel cenderung mengalami penurunan, rendah dan stabil," jelasnya.

Halaman
12
Editor: Hendra Kusuma
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved