Gaji Kecil Diminta Bayar Tes Urine, Petugas kebersihan Muratara, Demo ke DPRD Muratara

 SRIPOKU.COM, MURATARA - Puluhan emak-emak mendatangi kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Selasa (11/2/2020).

Mereka merupakan petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP) Kabupaten Muratara.

Puluhan emak-emak berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL) ini menolak membayar biaya tes urine.

Mereka meminta DPRD Muratara, agar membantu keluhan mereka supaya tes urine digratiskan.

Tes urine tersebut diwajibkan sebagai syarat untuk memperpanjang kontrak sebagai petugas kebersihan di Dinas LHP.

"Kami disuruh tes urine untuk perpanjangan kontrak, kami disuruh bayar Rp 150 ribu, kami tidak mau," kata Wati, PHL di Dinas LHP.

Mereka mengaku siap dites urine asalkan tidak ditanggung biaya alias digratiskan.

Meraka mengaku keberatan mengeluarkan biaya Rp 150 ribu untuk tes urine itu karena gaji mereka kecil.

"Gaji kami kecil, cuma Rp 900 ribu per bulan, kami mau beli beras saja susah, malah disuruh bayar tes urine itu," katanya.

Wati mengaku jika tidak mengikuti tes urine maka tidak akan diperpanjang kontraknya.

"Kami ini sudah tua-tua, tidak mungkin menggunakan narkoba, tapi kami siap dites urine, asalkan gratis," katanya.

Puluhan emak-emak yang mendatangi kantor DPRD Muratara ini ditanggapi Ketua DPRD, Efriyansyah.

Efriyansyah mengatakan, pihaknya dari awal sudah menyarankan Pemkab Muratara untuk tidak membebankan biaya tes urine bagi TKS.

"Kami sudah menyarankan jangan membebankan mereka, gaji mereka sudah kecil, harusnya mereka digratiskan," ujarnya.

Pihaknya akan mengadakan rapat internal bersama Pemkab Muratara untuk mencari solusi terbaik guna mengatasi permasalahan tersebut.