Breaking News:

Politik Pilkada

PNS, Terkapar di Pusaran Politik Pilkada

Pada 2018, Pengelola Kepegawaian disibukkan dengan penerapan kebijakan Pemberhentian de­ngan Ti­dak Hormat (PTDH) PNS yang terlibat Tipikor.

ist
Agus Sutiadi 

PNS, Terkapar di Pusaran Politik Pilkada

Agus Sutiadi

Diaspora Bappenas, Bekerja di Palembang

Pada 2018, Pengelola Kepegawaian disibukkan dengan penerapan kebijakan Pemberhentian de­ngan Ti­dak Hormat  (PTDH) PNS yang terlibat Tipikor.

Di Kantor Regional 7 BKN Palem­ba­ng, jum­lah PNS yang di­hu­kum cukup fantastis 998 orang.

Namun setelah ditelusuri, jumlah yang ter­­kena tipikor kurang dari 500.

Hukumannya tidak main main.

Diberhentikan dan tidak menda­pat pensiun. Hukuman yang sangat be­rat.

Karena sebagian PNS, berusaha menjadi PNS karena pen­­siun.Hukuman lainnya adalah bagi ke­lu­arga. Jauh lebih berat dirasakan daripada di dalam pen­jara.

Dari berkas persidangan memang terdapat beberapa kasus yang nampak agak kurang lazim.

Ada PNS mencoba meminta keringanan hukuman.Alasannya klasik, dirinya sebagai korban. Alasan i­ni sangat mudah dipatahkan.

Mengapa tidak disampaikan kepada hakim saat persidangan. Atau, me­ngapa tidak mengajukan banding.

Jawaban jawaban itu pasti menyakitkan bagi PNS yang PDTH, terutama yang jadi korban.

Karena bagi orang awam tanpa pengacara menjawab hakim sa­ja sudah susah, apalagi proses banding.

Namun,  pengambil kebijakan kepegawaian, juga tidak da­pat disalahkan.

Bukti pengadilanlah yang menjadi dasar pengambilan keputusan .

Terhenyak mendengar seorang sahabat ditahan karena kasus tipikor yang sudah lebih 5 tahun.

Sa­at bertugas ke wilayahnya, menyempatkan diri untuk menjenguk.

Walau disarankan untuk ti­dak menjenguk, karena dianggap berbahaya, tapi kunjungan ke rutan tetap dilanjutkan.

Dia di­ke­nal orang baik, sederhana, dan pekerja keras.

Dan pada saat terpuruk pasti dia membutuhkan du­ku­ngan.

Rekannya, seorang pejabat bersumpah bahwa dia tidak bersalah.

Dan dia mau menjadi saksi di Pengadilan. 

Berbincang cukup lama dengan terdakwa.

Sangat miris mendengarkan kasusnya.

Posisi sebagai PNS mengharuskan dia bertanggungjawab.

Padahal dia tidak terlibat langsung dalam kegiatan ya­ng dilakukan para politisi.

Para politisi itu bertindak dengan kekuasaan.

Sementara dia yang se­orang PNS hanya seorang bawahan.

Rasanya, kalaupun boleh disalahkan, terdakwa merasa ter­lalu percaya diri.

Yakin tidak menikmati serupiahpun dari kegiatan para politisi itu.

Iya hanya me­nandatangi dokumen anggarannya.

Siapapun yang menjadi pejabat disitu pasti akan menga­lam­i hal serupa.   

Dari kasus ini, diyakini bahwa PNS sebagai korban politik itu nyata adanya.

Se­hari sebelumnya, bertemu dengan pejabat yang baru saja di non-job kan. 

Sempat mempelajari do­kumen permintaan pemberhentian pejabat dimaksud, lengkap dengan alasan-alasannya.

Secara subs­tanitive disampaikan kepada Kepala Daerah bahwa pemberhentian pejabat itu ada mekanis­me­nya.

Terlebih yang bersangkutan masih baru dalam jabatan itu.

Proses pemilihannyapun su­dah mengikuti aturan lengkap dengan hasil assessment.

Pemberhentian saat itu boleh jadi akan men­­downgrade lembaga assessment yang dikenal mumpuni.

Akhirnya Kepala Daerah  menem­puh mekanisme lain, pemberhentiannya pun terjadi.

Alasannya sederhana.

Tidak bisa bekerja sa­ma dengan Kepala Daerah.

Saat berbincang dengan mantan pejabat tadi, disampaikan sebagian tuduhan yang ada dalam do­ku­men pemberhentiannya.

Ia pun tidak menyangkal.

Ia mengaku tidak bisa menandatangani do­kumen pengeluaran anggaran  yang tidak sesuai dengan aturan.

Sudah dijelaskan kepada pim­pin­an­nya agar tidak mengeluarkan anggaran dimaksud, karena kegiatannya memang tidak ada atau nilainya terlalu besar.

Itu yang diartikan tidak bisa bekerjasama.

Saat proses pemberhentian, dia ber­kilah pernah meminta untuk di sidang.

Tetapi sidang yang diminta tidak pernah dilakukan.

Kesempatan lain, sengaja  bertemu dengan dua pejabat dari wilayah lain yang sama-sama yang men­jadi korban pencopotan dari jabatannya.

Satu pejabat menerima pencopotan dan menyatakan a­kan bersabar.

Dia hanya bisa mempertanyakan mengapa pergantian itu tanpa dilakukan tanpa meng­gunakan meanisme yang ada.

Ia mengamati sebagian pejabat pengganti memiliki kapasitas yang dibawahnya sebagimana hasil job fit yang dilakukan pada  mutasi sebelumnya.

Ada juga pe­jabat yang dipindahkan namun penggantinya masih berupa pelaksana tugas. Mutasinya seolah dipaksakan.

Perbincangan terakhir terjadi saat seorang pejabat mengajukan pindah.

Dia mengajukan pindah karena saat ini dia tidak memiliki jabatan. setelah dicopot dari jabatannya.

Dalam peraturan ke­pe­gawaian sekarang, semua PNS harus memiliki jabatan.

Berbeda dengan masa lalu dimana PNS dapat distafkan, tanpa jabatan.

Sehingga ia mengajukan pindah untuk mendapatkan jabatan Pelaksana sekalipun.

Penjelasan Pejabat yang menolak untuk menandatangani dokumen pengeluaran anggaran adalah ka­rena ia meyakini bahwa hal itu dilakukan untuk penghipunan dana pilkada bagi incumbent.

Be­berapa gambar dalam ponselnya ia tunjukan untuk mendukung tuduhannya.

Ia juga menyebut rekannya yang lain terpaksa mengikuti kehendak pimpinannya agar tidak dicopot jabatannya.

Yang mengherankan, pejabat itu diberhentikan karena tidak dapat bekerjasama.

Namun, hebatnya, pejabat ini sukses mengikuti seleksi JPT di tempat lain, dan hasil assess­ment­nya me­nun­jukkan nilai yang tertinggi, hingga kemudian  dilantik menjadi Jabatan Pimpinan Ting­gi di tem­pat lain.  

Pejabat kedua meyakini dicopot karena dianggap terlalu dekat dengan Kepala Daerah sebe­lum­nya.

Meski ia bekerja professional penilaian dari Kepala Kaerah loyal, karena tidak memenuhi ke­inginan Kepala Daerahnya.

Ketika ditanya kenapa tidak dipenuhi keinginan Kepala daerah.

Jawabannya pasrah : “Kami sudah sampaikan baik-baik aturan yang ada, serta konsekuensinya. Tapi Kepala Daerah justru menilai kami tidak loyal. Ya, Sudahlah mungkin ini sudah jalan hidup kami”.

Inilah kondisi riil di lapangan saat menjelang  Pilkada dilaksanakan secara langsung di daerah.

Ber­untung tiga pejabat terakhir hanya dicopot jabatannya.

Bagaimana dengan pejabat yang ber­akhir di penjara.

Pada sisi lain, potensi pejabat masuk penjara masih sangat tinggi.

Akan terjadi manakala incumbent yang didukungnya kalah dalam pilkada. 

Penjelasan ketiganya belum tentu sepenuhnya benar, karena dari dokumen pemberhentian ter­li­hat adanya pembenaran yang bertolak belakang.

Namun hasil akhirnya sama satu dihukum dan dua di non-job kan.

Ketiga  kasus diatas berbeda daerahnya,  namun ada kesamaan, yaitu akan me­laksanakan pilkada pada tahun ini.

Meski dengan perspektif yang berbeda, melihat penje­las­an PNS yang dicopot dari jabatannya menynjukkan factor Kepala Daerah yang dihasilkan melalui pilkada memiliki peluang tertinggi menjadi sumber permasalahan. 

Memperhatikan media hampir setiap hari terdapat berita menyangkut teguran KASN pada daerah yang melakukan rotasi dan mutasi kepegawaian.

Jika ditelisik umumnya terjadi pada daerah yang hendak melaksanakan pilkada. 

Artinya kasus ini terjadi umum di semua daerah bukan ka­su­istis.

Boleh jadi empat kisah diatas mewakili dari puluhan ribu PNS yang dirotasi karena ne­tral­itas dan keprofesionalnnya.

Atau karena ketidaknetralannya manakala jagonya kalah.

Dari media pula kita melihat beberapa kepala daerah yang dipenjara karena menarik biaya dari pejabat yang dilantiknya.

Untuk itu rotasi dan mutasi menjadi cara Kepala Daerah untuk meng­akumulasi modal terlebih saat akan Pilkada maupun saat mengganti modal pilkada.

Tidak semua memang.

Tapi tidak percaya juga jika hanya Kepala daerah yang dipenjara yang melakukannya. Mereka hanya apes saja.

Dalam satu atikel yang ditulis oleh  Dr. Ir. H. Abdul Nadjib S,.MM harian Sriwijaya Post yang mem­per­tanyakan Netralitas ASN dalam Pilkada.

Disebutkan ada lima alasan penyebab ASN ti­dak netral. 

Pertama karena budaya nepotisme di daerah.

Kedua, balas budi kepada atasan. Ke­ti­ga, kualitas ASN yang minimalis.

Keempat, adanya ajakan dari atasan, dan kelima lemahnya kon­­trol dari masyarakat. 

Dari lima alasan yang disebutkan sebenarnya hanya satu alasan yang murni karena individu PNS yaitu kapasitas yang minimalis.

Harus diakui bahwa pada periode rekrutmen tertentu, diperoleh PNS yang memiliki kemampuan yang minimalis.

Untuk mengatasinya, Pemerintah telah meng­ubah  system rekrutmen CPNS dengan meng­gunakan CAT.

Memang belum sempurna, namun CAT telah terbukti bisa menyaring individu dengan kemampuan minimalis tidak menjadi PNS.

Adapun empat alasan lainnya justru bukan berasal dari individu PNS.

Ada ketidakadilan dalam tu­lisan Dr. Ir. H. Abdul Nadjib S,.MM yang memposisikan PNS sebagai actor utama  dari kelima penyebab ketidak netralan.

Alasan kedua dan keempat dalam tulisan itu yaitu balas budi kepada atasan. dan adanya ajakan dari atasan sangat jelas menyebutkan factor atasan dalam hal ini Kepala Daerah.

Namun tidak disinggung adanya peraturan yang melarang Kepala Daerah me­mobilisasi PNS dalam pusaran politik penguasa.

Adapun alasan pertama dan kelima kecenderungannya lebih kuat karena system politik diban­dingkan karena individu PNS.

Sekalipun tidak langsung, tetapi sebagian masyarakat dan elite jus­­tru menikmati system.

Tak heran jika mereka menyuburkan budaya nepotisme.

Kalu sudah be­gitu bagaiamana masyarakat dapat mengontrol.

Sepanjang ada permintaan maka penawaran pasti ada, begitu teori ekonominya.

Dijaga seketat apapun jika permintaan tinggi dari atasan timbul maka penawaran dari PNS akan tumbuh.

Ter­le­bih dari PNS yang kapasitasnya minimalis.

Kepala Daerah sebagai hasil Pilkada selaku Pembina Ke­pe­gawaian, berwenang penuh melakukan apapun terhadap aparatnya.

Aturan ada, tetapi dalih juga bisa dibuat. 

Jika permintaannya tidak dibalas penawaran oleh pejabat yang sedang men­du­duk­i maka akan dicari PNS yang memberikan penawaran.

Sebenarnya PNS itu tidak netral karena harus memilih.

Sementara, TNI/Polri disebut netral kare­na tidak memilih.

Dalam konteks ini sering diidiomkan TNI/Polri saja kadang terasa tidak netral apalagi PNS.

Karena itu sering disebutkan bahwa ketidaknertalan PNS hanya terjadi di dalam bilik suara.

Selebihnya PNS tidak menunjukkan ketidaknetralannya dalam pelayanan apalagi se­ca­ra terbuka dalam media social.

PNS daerah tidak begitu terpengaruh dengan Pemilu Nasional, karena jangkauannya cukup  jauh. Namun dalam pilkada jangkaunnya terasa langsung.

Ada memang PNS yang berniat korupsi. Itu pantas dihukum.

Tetapi dari kasus-kasus yang ada ti­dak sedikit PNS yang menjadi korban.

Itu artinya saat ini banyak PNS yang terkapar akibat terje­bak dalam pusaran politik di daerah.

Contoh empat PNS diatas sudah mewakili ribuan kasus yang terjadi.

Kondisi ini seharusnya segera diatasi.

Kalau tidak bukan tidak mungkin akan terjadi degradasi mo­ral karena PNS terancam dalam pusaran politik Pilkada.

Daripada terkapar, PNS yang ber­ku­alitas baik nantinya akan memilih hengkang.

Kalau sudah begitu, dipastikan pelayanan kepada masyarakat di daerah akan semakin tenggelam.

Jika memang ingin menyelamatkan pelayanan ke­pada masyarakat, Kepala daerah tetap harus ada.

Tetapi mekanisme pemilihannya tidak seper­ti sekarang.

Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved