HD Optimistis PP 72 Perkuat Peran Pengawasan Inspektorat di Daerah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Usai melantik Kepala BKKBN Sumsel yang baru, Gubernur Sumsel H.Herman Deru langsung mensosialisasikan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah di Griya Agung, Rabu (29/1/2020).

Di hadapan awak media, Gubernur HD mengatakan PP 72 adalah amanah yang mengintegrasikan inspektorat dan inspektorat pembantu di daerah menjadi sebuah instansi yang lebih semi independen.

Dengan adanya perubahan ini, Inspektorat di daerah kata HD akan lebih leluasa dalam hal full data, juga ketika untuk memberikan masukan kepada penanggungjawab yakni Gubernur.

"Selama ini kan enggak mereka sebatas kab/ kota saja. Tapi dengan perubahan ini mereka akan diangkat atas persetujuan Gubernur. Harapan kita tentu ini akan memperkuat peran pengawasan inspektorat di daerah," jelas HD.

Menurut HD, dirinya sudah menandatangani lanjutan PP 72 tersebut.

Yang mana isinya membahas tentang peran dan fungsi inspektorat.

Untuk di kab/kota bahwa pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur atau Menteri saat ini bisa langsung ke kab/kota.

"Harapan kita tentu pengawasan di lapangan akan jadi lebih terintegrasi lagi. Sehingga seluruh kab/kota ini memiliki tujuan yang sama. Jadi kalau memang ada pemeriksaan itu memang berdasarkan aturan,' ujar HD.

Adapun isi dari perubahan PP 72 itu di antaranya yakni.