Breaking News:

Berita Palembang

PBH Peradi Berharap Terjalin Sinergitas dengan Pemkot Palembang, Sekda Ratu Dewa Berikan Apresiasi

PBH Peradi Berharap Terjalin Sinergitas dengan Pemkot Palembang, Sekda Ratu Dewa Berikan Apresiasi

Humas Pemkot Palembang
Ketua PBH Peradi DPC Palembang Aina Rumiyati Aziz saat audiensi dengan Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs Ratu Dewa MSi, Selasa (28/1/2020). Audiensi dihadiri Asisten III Setda Kota Palembang Ir Agus Kelana MT, Kabag Hukum Setda Kota Palembang Allan Gunery, dan Kesbangpol. 

PBH Peradi Berharap Terjalin Sinergitas dengan Pemkot Palembang, Sekda Ratu Dewa Berikan Apresiasi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi DPC Palembang berharap terjlain sinergitas antara lembaga tersebut dan Pemerintah Kota Palembang.

Hal ini disampaikan Ketua PBH Peradi DPC Palembang Aina Rumiyati Aziz saat audiensi dengan Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs Ratu Dewa MSi, Selasa (28/1/2020). Audiensi dihadiri Asisten III Setda Kota Palembang Ir Agus Kelana MT, Kabag Hukum Setda Kota Palembang Allan Gunery, dan Kesbangpol.

Dijelaskannya, PBH Peradi DPC Palembang beranggota sekitar 40 advokat. PBH Peradi memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat secara gratis.

"Kami berharap terjalin sinergi antara Pemerintah Kota Palembang dan PBH Peradi dalam pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu," Ujarnya.

Melihat Taman Seharga Rp 3,1 M di Kawasan Musi II Palembang, Digenangi Air dan Ditumbuhi Rumput Liar

Sekda Palembang, Ratu Dewa, Berharap Lahir Konsep Konkret Atasi Masalah Sungai di Kota Palembang

Pohon Tumbang Tutupi Jalan di Sukawinatan, Sekda Palembang Ratu Dewa Angkat Bicara

Sekda Kota Palembang Drs Ratu Dewa MSi mengapresiasi upaya yang dilakukan PBH Peradi dalam melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kota Palembang melalui Bagian Hukum telah memiliki program bantuan hukum kepada masyarakat.

"Diharapkan terbangun sinergitas antara PBH Peradi dan Pemerintah Kota Palembang khususnya bagian hukum dalam pendampingan hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan konsep yang tersusun jelas dan lebih luas dalam pembinaan dan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu," Imbuhnya.

Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved