Korupsi Dan Inkonsistensi Penegak Hukum

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah melalui penegakan hukum. Penegakan hu­kum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai saran

Istimewa
Mahendra Kusuma, SH, MH. (Dosen PNSD Kopertis Wilayah II Dpk FH Universitas Tamansiswa Palembang) 

SRIPOKU.COM - Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah melalui penegakan hukum. Penegakan hu­kum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana kontrol sosial.

Upaya pe­negakan hukum terhadap korupsi dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, komisi pem­be­rantasan korupsi (KPK), dan pengadilan tindak pidana korupsi dari tingkat pertama hingga Mah­kamah Agung.

Sudah banyak pelaku korupsi yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupunKPK dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Namun sayangnya tindak pi­dana korupsi terus saja terjadi berkelanjutan bahkan semakin menggurita. Salah satu sebab ko­rupsi sulit diberantas karena terjadi inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Berhasil Raih Status Wilayah Bebas Korupsi, Telmaizul Kini tak Lagi Kepala Imigrasi Muaraenim

Jadi Tersangka Korupsi Pembelian Lahan Kuburan, Wabup OKU Johan Anuar Pra-Peradilankan Polda Sumsel

Beberapa waktu yang lalu KPK melakukan OTT terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang diduga menerima suap terkait dengan PAW anggota DPR-RI dari PDI-P dapil Sumsel I.Ka­sus suap ini melibatkan caleg PDI-P Harun Masiku dan Saeful (staf Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) (9/1/2020).

Tidak seperti kasus OTT lainnya, dimana KPK langsung menyegel dan menggeledah kantor pi­hak yang terkena OTT. Dalam kasus ini, KPK tidak berhasil menyegel kantor DPP PDI-P dengan berbagai macam dalih. KPK terlihat tidak konsisten dalam penegakan hukum korupsi. Publik pun mempertanyakan independensi KPK yang baru.

Memang dalam praktik, penanganan korupsi memiliki persoalan yang luas. Keberadaan pe­ne­gak hukum dalam penanganan kasus korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Bah­kan dalam beberapa kasus, masyarakat menengarai adanya keterlibatan aparat penegak hu­kum dalam penanganan kasus korupsi. Bahkan, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim peng­adilan tipikor terkadang sangat rendah dan melukai rasa keadilan masyarakat.

Menurut Saldi Isra sebagaimana dikutip Fahri Hamzah (2012), berdasarkan praktik yang per­nah terjadi, setidaknya terdapat lima celah yang membuka ruang dan kesempatan bagi pe­negak hukum untuk “menggoreng” aturan hukum yang ada demi mendapatkan keuntungan se­saat.

Pertama, pada tahap awal (baik berupa penyelidikan maupun penyidikan), para penyelidik dan/atau penyidik sangat mungkin memanfaatkan proses tersebut untuk menyalahgunakan ke­wenangan.

Banyak kejadian menunjukkan betapa sebagian penegak hukum berupaya me­nang­guk keuntungan dalam bentuk “negosiasi” dengan mereka yang terindikasi melakukan tin­dak pidana korupsi. Contoh kasus yang menimpa jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima su­ap dari Artalyna Suryani (Ayin).

Kedua, untuk kasus-kasus yang secara sederhana dapat dimengerti bahwa praktik korupsi be­nar adanya, penegak hukum masih dapat melakukan manuver untuk meraih keuntungan dengan melakukan berbagai rupa penawaran agar pelaku yang terindikasi melakukan korupsi ti­dak menjadi pesakitan lebih awal. Untuk kemungkinan ini hal yang paling mungkin dila­ku­kan adalah mengupayakan agar pelaku tidak ditahan.

Halaman
123
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved