Mempertanyakan Netralitas ASN Dalam Pilkada

KPU) telah menetapkan bahwa tanggal 23 September 2020, In­do­­­nesia kembali akan menggelar Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak di 270 daerah

Istimewa
Mempertanyakan Netralitas ASN Dalam Pilkada oleh Dr. Ir. H. Abdul Nadjib S,.MM (Dosen FISIP UNSRI Palembang / Pemerhati Kebijakan Publik Daerah). 

SRIPOKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa tanggal 23 September 2020, In­do­­­nesia kembali akan menggelar Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak di 270 daerah yang terdiri atas pilkada 9 gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil bupati, serta 37 wa­likota dan wakil walikota.

Dalam hal ini di Sumatera Selatan (Sumsel) akan menggelarPilkada un­tuk 7 daerah yaitu Kabupaten Ogan Ilir (OI), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Ra­was (Mura), Musi Rawas Utara (Muratara).

Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Se­la­tan, dan OKU Timur.

Indonesia memang telah berpengalaman menyelenggarakan Pilkada lang­­su­ng dan serentak di beberapa daerah di Indonesia.

Bahkan di tahun 2019 telah dilak­sa­nakan se­cara serentak Pemilu Presiden, legislatif (DPR Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta DPD), Gubernur, Bupati, dan Walikota dan telah sukses dalam proses penyelenggaraan mau­pun hasilnya.

Demi Laksanakan e-Rekap, KPU Kabupaten Ogan Ilir akan Geser Lokasi TPS yang tak Tercover Sinyal

Ini Pendamping Kolonel Ruslan Maju Pilkada OKU Timur 2020, Dr Herly Sunawan SH

Satu masalah yang selalu bergulir di setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada di In­do­nesia adalah pertanyaan akan kenetralan ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam pesta demokrasi tersebut.

Sampai saat ini masyarakat luas dan pengamat masih meragukan bahkan “menu­duh” ASN tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada di daerahnya.

Padahal Negara ini mem­­butuhkan ASN yang kuat dan mandiri serta tidak mudah dipengaruhi oleh pihak mana­pun atau oleh siapapun (netralitas), karena ASN yang kuat dan mandiri dari intervensi po­li­tik, akan menjadi daya ungkit (leverage) yang luar biasa dalam peningkatan kualitas de­mo­kra­si di Indonesia sekaligus meningkatkan legitimasi profesionalisme ASN di tingkat lokal maupun global.

Pertanyaan netralitas ASN ini bukan tanpa sebab sebagaimana pepatah ‘tidak ada asap bila tidak ada api’.

Maka perlu dicermati dan di temukan akar masalahnya dan kemudian mencari solusi terbaik mengatasi atau menjawab pertanyaan tersebut.

Halaman
1234
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved